Tunjangan Direksi Apa Saja? Jenis, Penetap, dan Pajaknya

Tunjangan direksi apa saja? Di BUMN, contohnya adalah THR, tunjangan perumahan, dan asuransi purna jabatan, ditambah fasilitas kendaraan, kesehatan, dan bantuan hukum. Di perusahaan swasta tidak ada daftar baku, karena gaji dan tunjangan direksi ditetapkan oleh RUPS atau dewan komisaris yang menerima pelimpahan. Setiap manfaat juga perlu dicek pajaknya, sebab fasilitas seperti rumah dan kendaraan punya batas bebas pajak yang ketat.

Apa saja tunjangan dan fasilitas direksi?

Daftar paling rinci yang dapat kami periksa berasal dari aturan BUMN, sedangkan perusahaan swasta bebas menyusun daftarnya sendiri. IDX Channel melaporkan pada 2022 bahwa PER-13/MBU/09/2021 memberi direksi BUMN komponen berikut.

Laporan itu memakai aturan 2021, dan kami belum dapat membaca teks resmi PER-3/MBU/03/2023 yang kini dirujuk Hukumonline dan Kontan. Karena itu, perlakukan tabel ini sebagai contoh jenis manfaat, dan bukan sebagai rincian hukum yang berlaku hari ini. Sederhananya, tabel ini membantu Anda melihat pilihan yang lazim, tetapi tidak mewajibkan perusahaan swasta memberikan semuanya.

Besaran gaji direksi kami bahas terpisah dalam panduan remunerasi direksi dan komisaris, sedangkan artikel ini hanya membahas apa yang diberikan di luar gaji.

Siapa yang menetapkan tunjangan direksi?

RUPS menetapkan gaji dan tunjangan direksi, dan RUPS dapat melimpahkannya kepada dewan komisaris. Aturan ini ada dalam Pasal 96 UU 40/2007 sebagaimana dijelaskan Hukumonline, dan pelimpahan dapat dicantumkan dalam anggaran dasar atau dibuat lewat keputusan RUPS.

Artinya, tunjangan yang tidak punya dasar keputusan RUPS atau dewan komisaris sulit dipertanggungjawabkan. Direktur juga tidak sebaiknya menetapkan tunjangannya sendiri lewat keputusan internal direksi, karena pasal itu menunjuk organ lain sebagai penentunya.

Perusahaan swasta tidak terikat pada daftar BUMN, tetapi daftar itu tetap bisa menjadi bahan perbandingan. Dalam praktiknya, tuliskan setiap komponen dalam keputusan RUPS atau keputusan dewan komisaris, sehingga keuangan dan pajak tahu dasar pembayarannya.

Apa bedanya tunjangan, fasilitas, dan tantiem?

Tunjangan biasanya dibayar sebagai uang, fasilitas diberikan sebagai barang atau layanan, sedangkan tantiem bergantung pada laba dan kinerja. Ketiganya berbeda dampaknya pada anggaran, dan pembagian ini adalah kerangka sederhana kami untuk membantu penyusunan paket.

Tantiem di BUMN sedang berubah, sehingga jangan menyalin praktik lama. Kontan menjelaskan bahwa PER-3/MBU/03/2023 mensyaratkan laba, opini audit wajar tanpa pengecualian, tingkat kesehatan minimal BBB, dan capaian KPI minimal 80%. Kemudian, surat edaran Danantara S-063/DI-BP/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025 menghapus tantiem komisaris, dan CEO Danantara menyebut tantiem direksi kini hanya dihitung dari operasional atau pendapatan.

Sederhananya, komisaris BUMN tidak lagi menerima tantiem, sedangkan direksi BUMN masih dapat menerimanya dengan dasar yang lebih sempit. Aturan ini berlaku untuk BUMN dalam portofolio Danantara, dan perusahaan swasta tetap memutuskan lewat RUPS atau dewan komisaris.

Apakah direksi berhak atas THR?

Jawabannya bergantung pada cara direktur itu diangkat, dan perusahaan perlu memastikannya sejak awal. Hukumonline menjelaskan bahwa direktur yang diangkat RUPS memiliki hubungan korporasi, sedangkan direktur yang diangkat Direktur Utama memiliki hubungan kerja.

Artinya, direktur swasta yang diangkat RUPS tetap dapat menerima THR, tetapi haknya datang dari keputusan korporasi dan bukan dari edaran Menaker. Status yang sama juga menentukan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan biaya lain, sehingga mintalah pendapat penasihat hukum jika statusnya belum jelas.

Bagaimana pajak tunjangan dan fasilitas direksi?

Tunjangan berupa uang masuk penghasilan, sedangkan fasilitas tunduk pada aturan natura dalam PMK 66/2023 yang berlaku sejak 1 Juli 2023. Ortax mencatat bahwa pemberi kerja atau pemberi imbalan memotong PPh atas natura sejak tanggal itu. Tabel berikut memakai batas yang dirinci DDTCNews, dan kolom terakhir adalah pembacaan kami untuk paket direksi.

Batas di atas ditulis untuk pegawai, dan DJP menegaskan bahwa PMK 66/2023 mencakup imbalan terkait hubungan kerja dan transaksi jasa antarwajib pajak. Artinya, direktur yang diangkat RUPS perlu dicek bersama konsultan pajak, karena perlakuannya dapat berbeda dari pegawai biasa.

Sederhananya, rumah dan kendaraan direksi umumnya sulit masuk pengecualian, sehingga perusahaan perlu menghitung pajaknya sejak paket disusun. Kandidat juga perlu tahu hal ini sebelum menilai tawaran Anda.

Bagaimana menuliskan tunjangan direksi dalam paket?

Tuliskan setiap komponen secara terpisah, dengan nilai, dasar keputusan, dan perlakuan pajaknya. Urutan berikut adalah saran kerja kami dan bukan ketentuan hukum.

1. Pastikan status. Tentukan apakah direktur diangkat RUPS atau Direktur Utama, karena status ini menentukan aturan yang berlaku.
2. Pisahkan komponen. Daftarkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif pada baris berbeda, sehingga semua pihak membaca angka yang sama.
3. Hitung pajaknya. Cek setiap fasilitas dengan batas PMK 66/2023, lalu putuskan siapa yang menanggung pajaknya.
4. Tuliskan dasarnya. Muat paket dalam keputusan RUPS atau keputusan dewan komisaris, dan simpan salinannya bersama dokumen keuangan.
5. Jelaskan kepada kandidat. Tunjukkan nilai bersih dan nilai kotor, sehingga tawaran dapat dibandingkan secara adil.

Saat menilai angka, bandingkan jabatan yang setara. Panduan gaji CFO dan panduan gaji general manager menunjukkan kisaran gaji kotor untuk jabatan di bawah atau sejajar direksi, sedangkan bonus dan fasilitas perlu Anda tambahkan sendiri.

Apa langkah berikutnya?

Jika Anda sedang merekrut direktur, sepakati komponen paket dan organ yang akan menetapkannya sebelum mendekati kandidat. Tim executive search Jesson Global di Indonesia berjalan di bawah PT. Jesson Global Indonesia, dan Anda dapat membahas brief jabatan bersama konsultan senior.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa yang dimaksud tunjangan direksi?

Tunjangan direksi adalah manfaat di luar gaji pokok yang diberikan kepada anggota direksi, misalnya tunjangan hari raya atau tunjangan perumahan. Menurut Pasal 96 UU 40/2007, besaran gaji dan tunjangan direksi ditetapkan oleh RUPS, dan kewenangan itu dapat dilimpahkan kepada dewan komisaris. Karena itu, setiap tunjangan sebaiknya tercatat dalam keputusan salah satu organ tersebut.

Apa contoh tunjangan direksi perusahaan?

Contoh yang dilaporkan IDX Channel untuk direksi BUMN pada aturan 2021 adalah tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, dan asuransi purna jabatan. Fasilitasnya meliputi kendaraan, kesehatan, dan bantuan hukum. Perusahaan swasta tidak terikat pada daftar itu, sehingga RUPS atau dewan komisaris dapat menyusun komponen yang sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Apakah perusahaan swasta wajib mengikuti aturan tunjangan BUMN?

Tidak. Aturan Menteri BUMN dan surat edaran Danantara ditujukan untuk BUMN, sedangkan perusahaan swasta mengikuti UU 40/2007 dan keputusan organnya sendiri. Daftar BUMN tetap berguna sebagai bahan perbandingan, tetapi perusahaan swasta perlu menyesuaikannya dengan skala usaha. Emiten juga perlu memeriksa kewajiban remunerasi dalam aturan OJK yang berlaku untuknya.

Apakah fasilitas mobil direksi kena pajak?

Menurut rincian DDTCNews atas PMK 66/2023, fasilitas kendaraan dikecualikan hanya jika rata-rata penghasilan bruto penerimanya paling tinggi Rp100 juta dalam 12 bulan terakhir. Direktur dengan penghasilan di atas angka itu tidak memenuhi syarat pengecualian tersebut. Status direktur yang diangkat RUPS tetap perlu dicek bersama konsultan pajak sebelum perhitungan akhir dibuat.