Retensi Karyawan Adalah: Arti, Cara Hitung, dan Aturannya
Retensi karyawan adalah kemampuan perusahaan mempertahankan karyawannya. Lihat rumus tingkat retensi, contoh hitungan, dan aturan UU 27/2026 yang terkait.
Retensi karyawan adalah kemampuan perusahaan mempertahankan karyawannya selama periode tertentu, dan biasanya diukur dengan tingkat retensi: jumlah karyawan di akhir periode dikurangi karyawan baru, dibagi jumlah karyawan di awal periode. Per November 2026, belum ada statistik resmi tingkat retensi atau turnover perusahaan di Indonesia, sehingga setiap perusahaan perlu menghitung angkanya sendiri. Aturan baru UU 27/2026 juga ikut menentukan biaya ketika karyawan keluar, mulai dari uang pisah sampai laporan lowongan pengganti.
Apa arti retensi karyawan?
Retensi karyawan berarti karyawan yang ada tetap bekerja di perusahaan, bukan mengundurkan diri atau diberhentikan. Istilah ini dipakai untuk dua hal: angka yang mengukur berapa banyak karyawan bertahan, dan upaya perusahaan untuk menjaga angka itu.
Sederhananya, retensi menjawab pertanyaan "dari orang yang kita punya di awal tahun, berapa yang masih ada di akhir tahun?".
Retensi berbeda dari rekrutmen, karena rekrutmen menambah orang baru, sedangkan retensi menjaga orang yang sudah ada. Keduanya saling terkait, karena setiap karyawan yang keluar biasanya harus diganti lewat proses rekrutmen baru.
Bagaimana cara menghitung tingkat retensi karyawan?
Rumus yang umum dipakai adalah: tingkat retensi = (karyawan di akhir periode − karyawan baru selama periode) ÷ karyawan di awal periode × 100%. Karyawan baru dikeluarkan dari hitungan, karena yang diukur adalah orang lama yang bertahan.
Contoh berikut memakai angka ilustrasi, bukan data perusahaan nyata:
| Komponen | Angka contoh |
|---|---|
| Karyawan di awal tahun | 120 orang |
| Karyawan baru selama tahun | 20 orang |
| Karyawan di akhir tahun | 125 orang |
| Tingkat retensi | (125 − 20) ÷ 120 = 87,5% |
| Karyawan yang keluar | 120 + 20 − 125 = 15 orang |
Dalam contoh ini, 105 dari 120 karyawan lama bertahan, sehingga tingkat retensinya 87,5%. Artinya, sekitar 1 dari 8 karyawan lama keluar dalam setahun.
Hitung angka ini per divisi atau per level jabatan, bukan hanya untuk seluruh perusahaan, karena angka total bisa menyembunyikan satu tim yang kehilangan banyak orang.
Apa bedanya retensi dan turnover?
Retensi mengukur orang yang bertahan, sedangkan turnover mengukur orang yang keluar. Keduanya seperti dua sisi dari data yang sama, tetapi rumusnya berbeda.
| Aspek | Tingkat retensi | Tingkat turnover |
|---|---|---|
| Yang diukur | Karyawan lama yang bertahan | Karyawan yang keluar |
| Rumus umum | (akhir − baru) ÷ awal | keluar ÷ rata-rata jumlah karyawan |
| Contoh di atas | 87,5% | 15 ÷ 122,5 = 12,2% |
| Arah yang baik | Semakin tinggi | Semakin rendah |
Angka turnover 12,2% dalam contoh memakai rata-rata jumlah karyawan, yaitu (120 + 125) ÷ 2 = 122,5 orang. Sederhananya, retensi 87,5% dan turnover 12,2% tidak harus berjumlah 100%, karena keduanya memakai pembagi yang berbeda.
Banyak artikel menyebut angka turnover "ideal" atau rata-rata nasional, tetapi kami tidak menemukan sumber resmi untuk angka itu. Badan Pusat Statistik menerbitkan data angkatan kerja, bukan data turnover per perusahaan, sehingga bandingkan angka Anda dengan periode sebelumnya di perusahaan sendiri.
Aturan apa yang memengaruhi retensi karyawan di Indonesia?
Empat aturan dalam UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026, paling sering bersinggungan dengan retensi.
- Masa percobaan paling lama 3 bulan. Masa percobaan hanya boleh untuk PKWTT (Pasal 92 ayat 1), dengan upah paling sedikit 75% dari upah jabatan dan tidak di bawah upah minimum (Pasal 92 ayat 2). Karyawan yang lulus wajib diangkat menjadi karyawan tetap (Pasal 92 ayat 3).
- Pengunduran diri 30 hari sebelumnya. Karyawan yang resign wajib mengajukan permohonan tertulis paling lambat 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri, tidak terikat ikatan dinas, dan tetap bekerja sampai tanggal itu (Pasal 231 huruf i).
- Uang pisah bagi yang resign. Karyawan yang mengundurkan diri sesuai syarat berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah (Pasal 242 ayat 1). Jika perusahaan belum mengatur besarnya, uang pisah dapat ditetapkan paling sedikit 1 bulan upah (Pasal 233 ayat 2).
- Ikatan dinas. Pasal 231 huruf i menyebut karyawan yang resign "tidak terikat dalam ikatan dinas", sehingga ikatan dinas yang dibuat dengan sah menjadi salah satu alat retensi yang diakui undang-undang.
Artinya, perusahaan tidak bisa menahan karyawan yang ingin keluar, tetapi masa pemberitahuan 30 hari memberi waktu untuk menyiapkan pengganti dan serah terima.
Penjelasan lengkap aturan masa percobaan ada di panduan masa percobaan karyawan, sedangkan cara menghitung hak karyawan yang resign ada di panduan uang pisah karyawan tetap yang mengundurkan diri.
Berapa biaya saat satu karyawan keluar?
Setiap pengunduran diri memicu beberapa kewajiban hukum, dan totalnya bisa melebihi satu bulan upah sebelum biaya mencari pengganti dihitung. Tabel berikut merangkumnya:
| Pemicu | Kewajiban | Dasar |
|---|---|---|
| Karyawan tetap resign | Uang pisah (minimal 1 bulan upah jika perusahaan belum mengatur) dan penggantian cuti yang belum diambil | UU 27/2026 Pasal 232, 233, 242 |
| PKWT 12 bulan selesai | Uang kompensasi 1 bulan upah | PP 35/2021 Pasal 15 dan 16 |
| Lowongan pengganti dibuka | Laporan lowongan ke Menteri melalui SIAPkerja | Permenaker 18/2024 Pasal 29 |
| Karyawan baru mulai bekerja | Iuran BPJS Ketenagakerjaan, misalnya JHT 3,7% dari upah oleh perusahaan | BPJS Ketenagakerjaan |
Contoh perhitungan untuk karyawan tetap dengan upah pokok dan tunjangan tetap Rp10.000.000 per bulan, di perusahaan yang belum mengatur uang pisah:
- Uang pisah minimal: 1 × Rp10.000.000 = Rp10.000.000.
- Sisa cuti 5 hari, dengan asumsi aturan perusahaan menghitung 1 hari = upah ÷ 21: 5 × Rp476.190 = Rp2.380.952. UU 27/2026 tidak memberi rumus untuk nilai uang cuti, sehingga angka ini bergantung pada aturan perusahaan.
- Total: Rp12.380.952, belum termasuk biaya rekrutmen pengganti.
Untuk karyawan kontrak, PP 35/2021 mewajibkan uang kompensasi saat PKWT berakhir, yaitu 1 bulan upah untuk masa kerja 12 bulan. Setiap lowongan pengganti juga wajib dilaporkan melalui SIAPkerja menurut Permenaker 18/2024, dan karyawan baru langsung menimbulkan iuran jaminan sosial menurut tarif BPJS Ketenagakerjaan.
Sederhananya, kehilangan satu karyawan tetap berarti membayar hak orang yang pergi sekaligus membiayai proses mencari dan memulai orang baru. Cara menghitung fee rekrutmen pengganti ada di panduan biaya jasa rekrutmen karyawan.
Apa yang membuat karyawan bertahan menurut data?
Data yang tersedia untuk Indonesia berasal dari survei komersial, bukan statistik resmi. Menurut Workplace Happiness Index yang dirilis Jobstreet by SEEK pada Januari 2026, sebuah survei platform lowongan kerja yang dilaporkan RCTI+ (Agustus 2026), gaji lebih tinggi tetap menjadi keinginan utama bagi 54% pekerja. Survei yang sama mencatat 77% pekerja Indonesia menyebut rekan kerja atau tim yang suportif sebagai pemicu utama kebahagiaan kerja.
Jumlah responden tidak disebutkan dalam laporan berita tersebut, sehingga angka ini sebaiknya dibaca sebagai petunjuk arah, bukan ukuran pasti. Dalam praktiknya, data ini menunjuk dua tuas yang bisa dikendalikan perusahaan: tingkat upah dibanding pasar, dan kualitas tim serta atasan langsung.
Kesalahan rekrutmen juga mendorong turnover, karena karyawan yang tidak cocok dengan peran cenderung keluar lebih cepat. Bahasan tentang kandidat yang tampak kuat di CV tetapi gagal di pekerjaan ada di artikel Beyond the Resume (dalam bahasa Inggris).
Mempertahankan karyawan atau merekrut ulang?
Mempertahankan karyawan biasanya lebih murah daripada merekrut ulang, tetapi tidak selalu: karyawan yang tidak cocok dan terus dipertahankan juga menimbulkan biaya. Perbandingan berikut membantu menimbang satu kasus:
| Aspek | Mempertahankan karyawan | Merekrut pengganti |
|---|---|---|
| Biaya hukum langsung | Tidak ada | Uang pisah dan hak cuti (UU 27/2026) |
| Kewajiban administrasi | Tidak ada | Laporan lowongan SIAPkerja (Permenaker 18/2024) |
| Waktu | Langsung | Masa pemberitahuan 30 hari, lalu proses rekrutmen |
| Masa percobaan | Sudah lewat | Maksimal 3 bulan lagi (Pasal 92) |
| Risiko | Kinerja tidak membaik | Karyawan baru belum tentu cocok |
Artinya, tawaran penyesuaian gaji atau perpindahan tim sering lebih masuk akal daripada melepas karyawan yang kinerjanya baik. Tiga bulan pertama karyawan baru juga rawan, dan bahasan tentang periode ini untuk level eksekutif ada di artikel The Safety Net (dalam bahasa Inggris).
Apa yang perlu diwaspadai dalam program retensi?
Empat praktik ini terlihat seperti strategi retensi, tetapi berisiko melanggar aturan.
- Memperpanjang masa percobaan. Masa percobaan maksimal 3 bulan (Pasal 92 ayat 1), dan membayar di bawah 75% upah jabatan atau tidak memberi jaminan sosial dapat dipidana sampai 2 tahun penjara (Pasal 274).
- Menahan pengunduran diri. Karyawan yang memenuhi syarat Pasal 231 huruf i berhak keluar setelah 30 hari, dan pengunduran dirinya tidak memerlukan putusan pengadilan (Pasal 242 ayat 2).
- Memakai PKWT untuk pekerjaan tetap. Kontrak berulang tidak menghapus kewajiban uang kompensasi di setiap akhir periode (PP 35/2021 Pasal 15).
- Ikatan dinas tanpa dasar jelas. Undang-undang mengakui ikatan dinas, tetapi tidak merinci isinya, sehingga tulis biaya pelatihan, jangka waktu dan perhitungan penggantiannya secara tertulis dan konsultasikan ke ahli hukum.
Aturan lengkap tentang hak saat hubungan kerja berakhir ada di panduan UU Cipta Kerja, pesangon dan PHK.
Bagaimana Jesson Global dapat membantu?
Retensi dimulai dari rekrutmen yang tepat: kandidat yang cocok dengan peran, tim dan kisaran upah lebih kecil kemungkinannya keluar di tahun pertama. Jesson Global menyediakan jasa rekrutmen karyawan tetap dari level staf sampai C-suite melalui PT. Jesson Global Indonesia, dengan pendampingan sampai tahap penawaran dan onboarding. Kami menjual layanan rekrutmen ini, bukan program retensi. Ceritakan posisi yang sedang Anda cari.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa arti tingkat retensi karyawan?
Tingkat retensi karyawan adalah persentase karyawan lama yang masih bekerja di akhir periode. Rumusnya: (karyawan di akhir periode dikurangi karyawan baru) dibagi karyawan di awal periode, dikali 100%. Contohnya, jika 105 dari 120 karyawan lama bertahan dalam setahun, tingkat retensinya 87,5%.
Berapa tingkat retensi karyawan di Indonesia?
Belum ada angka resmi. Badan Pusat Statistik menerbitkan data angkatan kerja, bukan data retensi atau turnover per perusahaan, dan angka rata-rata yang beredar di blog HR tidak menyebut sumber dan tahun surveinya. Cara yang lebih andal adalah membandingkan angka perusahaan Anda sendiri dari tahun ke tahun dan antar divisi.
Bagaimana cara meningkatkan retensi karyawan?
Mulailah dari data: hitung retensi per divisi dan catat alasan karyawan keluar. Survei komersial Jobstreet Januari 2026 menunjukkan gaji dan tim yang suportif sebagai faktor utama bagi pekerja Indonesia. Patuhi juga aturan dasar, seperti masa percobaan maksimal 3 bulan dan pengangkatan karyawan yang lulus percobaan (Pasal 92 UU 27/2026).
Apakah perusahaan bisa menolak pengunduran diri karyawan?
Tidak, jika karyawan memenuhi syarat Pasal 231 huruf i UU 27/2026: mengajukan secara tertulis paling lambat 30 hari sebelumnya, tidak terikat ikatan dinas, dan tetap bekerja sampai tanggal pengunduran diri. Pengunduran diri seperti ini tidak memerlukan putusan lembaga penyelesaian perselisihan (Pasal 242 ayat 2).
Terakhir diperbarui: 13 November 2026
← Back to Insights