Jesson Global logo
For EmployersHiring Foreign Executives·7 min read·

Jabatan Tertutup TKA Adalah: Daftar 18 Jabatan dan Aturannya

Jabatan tertutup TKA adalah jabatan personalia dan SDM yang dilarang bagi pekerja asing. Lihat daftar 18 jabatan Kepmenaker 349/2019 dan aturan UU 27/2026.

Jessica Baware
By Jessica Baware
Co-Founder & CEO, Jesson Global

Jabatan tertutup TKA adalah jabatan yang dilarang diduduki tenaga kerja asing di Indonesia, yaitu jabatan yang mengurusi personalia atau sumber daya manusia. Per November 2026, larangannya ada di Pasal 62 ayat 3 UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, sedangkan rinciannya ada di Kepmenaker 349/2019 yang memuat 18 jabatan, dari Direktur Personalia sampai Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai. Semua jabatan di luar daftar itu tetap memerlukan izin RPTKA sebelum diisi TKA.

Apa yang dimaksud jabatan tertutup bagi TKA?

Jabatan tertutup adalah jabatan yang tidak boleh diisi TKA dalam keadaan apa pun, sehingga RPTKA untuk jabatan itu tidak akan disahkan. Pasal 62 ayat 3 UU 27/2026 melarang TKA menduduki jabatan yang mengurusi personalia atau sumber daya manusia, dan larangan ini bersifat langsung dari undang-undang.

Daftar jabatannya ditetapkan Menteri Ketenagakerjaan. Menurut kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) September 2025, Kepmenaker 349/2019 memuat 18 jabatan yang dilarang bagi TKA, dan semuanya berkaitan dengan fungsi personalia.

Sederhananya, warga asing boleh memimpin pabrik, keuangan atau teknologi, tetapi tidak boleh memegang urusan merekrut, menempatkan, mengembangkan atau mengelola karyawan. Untuk mengisi jabatan SDM tersebut dengan kandidat lokal, panduan memilih jasa rekrutmen karyawan untuk perusahaan membantu Anda membandingkan penyedia.

Apa saja 18 jabatan yang tertutup bagi TKA?

Ada 18 jabatan, dan semuanya berada di fungsi SDM atau personalia. Tabel berikut memuat nama dan kode Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) seperti tercantum dalam Kepmenaker 349/2019 yang dimuat ulang kajian KPK:

NoJabatanKode KBJI
1Direktur Personalia1210
2Manajer Hubungan Industrial1232
3Manajer Personalia1232
4Supervisor Pengembangan Personalia1232
5Supervisor Perekrutan Personalia1232
6Supervisor Penempatan Personalia1232
7Supervisor Pembinaan Karier Pegawai1232
8Penata Usaha Personalia4190
9Ahli Pengembangan Personalia dan Karier2412
10Spesialis Personalia2412
11Penasihat Karier2412
12Penasihat Tenaga Kerja2412
13Pembimbing dan Konseling Jabatan2412
14Perantara Tenaga Kerja2412
15Pengadministrasi Pelatihan Pegawai4190
16Pewawancara Pegawai2412
17Analis Jabatan2412
18Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai2412

Daftar ini mencakup tiga tingkat: direktur dan manajer, supervisor, serta staf spesialis dan administrasi. Artinya, larangan tidak hanya berlaku untuk kepala HR, tetapi juga untuk staf rekrutmen, analis jabatan dan administrasi pelatihan.

Perlu dicatat bahwa Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai (nomor 18) ikut tertutup, sehingga petugas K3 yang menangani program keselamatan pegawai juga harus WNI. Kami membaca daftar ini dari kajian KPK, bukan dari salinan resmi keputusan menteri, sehingga cek ulang kode jabatan ke Kementerian Ketenagakerjaan sebelum mengajukan RPTKA.

Apa dasar hukumnya setelah UU 27/2026?

Dasar hukumnya kini Pasal 62 ayat 3 UU 27/2026, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut UU 13/2003. Kepmenaker 349/2019 tetap dipakai sebagai rincian karena Pasal 310 UU 27/2026 mempertahankan peraturan pelaksana lama selama tidak bertentangan.

Dua aturan lain ikut membatasi jabatan TKA. Pasal 62 ayat 5 hanya membolehkan TKA untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu dengan kompetensi yang sesuai, dan Pasal 62 ayat 6 hanya membolehkan jabatan yang belum dapat diisi tenaga kerja Indonesia. Peraturan pemerintah baru tentang jabatan dan jangka waktu TKA (Pasal 62 ayat 8) belum terbit per 13 November 2026, sehingga daftar ini bisa berubah ketika aturan itu keluar.

Dalam praktiknya, larangan jabatan SDM tetap sama seperti sebelumnya, tetapi kini sanksinya mengacu ke Pasal 64 UU 27/2026, mulai dari peringatan tertulis sampai pencabutan perizinan berusaha.

Bagaimana dengan jabatan direksi dan komisaris?

Jabatan direksi dan komisaris tidak termasuk 18 jabatan tertutup, kecuali Direktur Personalia. Menurut ringkasan kajian KPK atas PP 34/2021, direksi atau komisaris asing yang memiliki saham tertentu atau merupakan pemegang saham bahkan dikecualikan dari kewajiban pengesahan RPTKA.

Yang belum jelas adalah batas tugas direktur umum. Kami tidak menemukan pedoman resmi tentang apakah Presiden Direktur asing boleh menandatangani keputusan rekrutmen atau PHK tanpa melanggar Pasal 62 ayat 3, sehingga titik ini perlu dikonfirmasi ke konsultan hukum. Cara paling aman adalah menyerahkan keputusan dan dokumen SDM kepada pejabat HR yang WNI.

Sederhananya, warga asing boleh menjadi direktur, tetapi fungsi personalia di bawahnya sebaiknya dipegang dan ditandatangani oleh WNI.

Prosedur lengkap mempekerjakan direktur asing, dari RPTKA sampai KITAS, ada di panduan cara mempekerjakan TKA di Indonesia.

Jabatan apa yang terbuka untuk TKA?

Jabatan yang terbuka tercantum dalam Kepmenaker 228/2019, yang menurut kajian KPK memuat 18 kategori lapangan usaha. Contohnya adalah 728 jabatan di industri pengolahan, 181 jabatan di konstruksi, 143 jabatan di pendidikan dan 32 jabatan di aktivitas keuangan dan asuransi.

Menurut kajian yang sama, Menteri dapat mengizinkan jabatan yang tidak ada di lampiran Kepmenaker 228/2019 melalui rapat koordinasi antarkementerian. KPK juga mencatat bahwa Kepmenaker 228/2019 dan 349/2019 belum pernah diubah sejak 2019, meskipun keputusan itu menyebut jabatan dievaluasi "paling singkat setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan".

Artinya, jabatan modern seperti spesialis data atau produk digital mungkin tidak tercantum dengan nama yang sama, sehingga perusahaan perlu mencocokkan uraian tugasnya dengan jabatan yang paling dekat atau mengajukan permohonan khusus.

TKA di jabatan teknis atau WNI di jabatan SDM?

Pilihan yang aman adalah menempatkan keahlian asing di jabatan teknis atau komersial, dan menyerahkan fungsi SDM kepada WNI. Perbandingan berikut menunjukkan perbedaannya:

AspekTKA di jabatan teknis atau umumWNI di jabatan SDM
Boleh menurut UU 27/2026Ya, jika jabatan terbuka dan ada RPTKAYa, tanpa izin tambahan
DasarPasal 62 ayat 1, 5 dan 6Pasal 62 ayat 3 tidak berlaku bagi WNI
Biaya wajib ke negaraDKPTKA USD 100 per bulan + PNBP visaTidak ada
Kewajiban tambahanPendamping WNI dan pelatihan (Pasal 65)Tidak ada

Dalam struktur yang rapi, direktur atau manajer asing memimpin bisnis, sedangkan HR manager WNI menangani rekrutmen, penempatan dan hubungan industrial. Panduan rekrutmen manager di perusahaan menjelaskan tahap merekrut manajer HR lokal tersebut.

Apa yang perlu diwaspadai?

Empat risiko ini paling sering muncul, dan masing-masing terkait aturannya.

  1. Tugas SDM tersembunyi di jabatan lain. Jabatan seperti "General Affairs Manager" atau "Operations Director" yang di uraian tugasnya memuat rekrutmen, penempatan atau hubungan industrial dapat dinilai sebagai jabatan personalia (Pasal 62 ayat 3), sehingga tulis uraian tugas dengan jelas.
  2. Mengubah tugas setelah RPTKA disahkan. RPTKA disahkan per jabatan, dan menurut kajian KPK, perpindahan jabatan memerlukan proses alih jabatan dengan RPTKA baru.
  3. Petugas K3 asing. Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai termasuk jabatan tertutup, padahal proyek industri sering mendatangkan ahli keselamatan dari luar negeri, sehingga pisahkan peran ahli teknis keselamatan proses dari peran pengelola program K3 pegawai dan konfirmasikan ke Kemnaker.
  4. Sanksi administratif. Pelanggaran aturan TKA dapat berujung denda, penghentian sementara kegiatan usaha atau pencabutan izin (Pasal 64). Menurut Investortrust (24 Februari 2026), Kemnaker mendenda 12 perusahaan dengan total Rp4,48 miliar atas pelanggaran aturan TKA pada Januari sampai Februari 2026.

Aturan pelaksana yang dipakai Kemnaker, termasuk Permenaker 8/2021 yang berstatus "Berlaku" di JDIH Kemnaker, dapat berubah ketika PP baru terbit, sehingga cek ulang sebelum mengajukan izin. Izin tinggal juga tidak menggantikan izin jabatan, karena halaman visa kerja E23 Ditjen Imigrasi mensyaratkan izin bekerja dari Kementerian Ketenagakerjaan sebelum visa diproses. Masa tinggal TKA dan biaya izinnya dijelaskan di panduan berapa lama KITAS kerja berlaku.

Bagaimana Jesson Global dapat membantu?

Karena jabatan SDM wajib diisi WNI, perusahaan dengan pimpinan asing biasanya perlu merekrut HR manager atau kepala hubungan industrial lokal yang kuat. Jesson Global menyediakan jasa rekrutmen karyawan tetap dari level staf sampai C-suite melalui PT. Jesson Global Indonesia, termasuk untuk fungsi HR dan penempatan lintas negara di Asia Tenggara. Kami adalah perusahaan rekrutmen dan menjual layanan ini, bukan konsultan perizinan TKA. Ceritakan posisi yang sedang Anda cari.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa jumlah jabatan tertutup bagi TKA di Indonesia?

Ada 18 jabatan menurut Kepmenaker 349/2019, seperti dimuat dalam kajian KPK September 2025. Semuanya adalah jabatan di bidang personalia, misalnya Direktur Personalia, Manajer Hubungan Industrial, Supervisor Perekrutan Personalia, Pewawancara Pegawai dan Analis Jabatan. Dasar larangannya sekarang Pasal 62 ayat 3 UU 27/2026.

Bolehkah TKA menjadi HR manager?

Tidak. Pasal 62 ayat 3 UU 27/2026 melarang TKA menduduki jabatan yang mengurusi personalia atau sumber daya manusia, dan Manajer Personalia tercantum di Kepmenaker 349/2019. Perusahaan yang dipimpin warga asing tetap harus menunjuk WNI untuk jabatan HR, termasuk staf rekrutmen dan administrasi pelatihan.

Bolehkah TKA menjadi direktur utama?

Boleh, karena direktur utama tidak termasuk 18 jabatan tertutup. Direksi pemegang saham bahkan dikecualikan dari RPTKA menurut ringkasan kajian KPK atas PP 34/2021. Namun belum ada pedoman resmi tentang direktur asing yang menandatangani keputusan SDM, sehingga serahkan fungsi itu kepada pejabat HR WNI.

Apakah daftar jabatan tertutup TKA sudah diperbarui?

Belum. Kajian KPK September 2025 mencatat Kepmenaker 228/2019 dan 349/2019 belum pernah diubah sejak 2019. UU 27/2026 mengamanatkan peraturan pemerintah baru tentang jabatan TKA (Pasal 62 ayat 8), yang belum terbit per 13 November 2026.

Terakhir diperbarui: 13 November 2026

← Back to Insights