Jesson Global logo
For EmployersEmployment Law & Payroll·7 min read·

Masa Percobaan Karyawan Berapa Lama? Aturan UU 27/2026

Masa percobaan karyawan paling lama 3 bulan dan hanya untuk PKWTT (UU 27/2026 Pasal 92). Upah minimal 75% dan tidak di bawah UMP, lengkap dengan contoh.

Jessica Baware
By Jessica Baware
Co-Founder & CEO, Jesson Global

Masa percobaan karyawan paling lama 3 bulan, dan hanya boleh dipakai dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap. Aturan ini ada di Pasal 92 ayat 1 UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026. Per November 2026, upah selama masa percobaan paling sedikit 75% dari upah jabatan dan tidak boleh di bawah upah minimum, sehingga di Jakarta batas bawahnya tetap Rp5.729.876 per bulan.

Berapa lama masa percobaan karyawan menurut UU 27/2026?

Masa percobaan paling lama 3 bulan, dan batas ini berlaku untuk semua jabatan, dari staf sampai manajer. Pasal 92 ayat 1 UU 27/2026 berbunyi bahwa PKWTT "dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan."

Kata "dapat" berarti masa percobaan bersifat pilihan, tetapi angka 3 bulan adalah batas atas. Artinya, perusahaan boleh memakai 1 bulan, 2 bulan, atau tanpa masa percobaan sama sekali, sedangkan 4 bulan atau lebih sudah melanggar undang-undang.

Masa percobaan juga dihitung sebagai masa kerja (Pasal 92 ayat 6). Dalam praktiknya, tanggal mulai kerja dipakai sebagai awal masa kerja untuk hak cuti, pesangon, dan uang penghargaan masa kerja, bukan tanggal pengangkatan setelah lulus masa percobaan. Bila Anda belum menemukan kandidat untuk posisi tetap tersebut, panduan jasa penempatan karyawan tetap menjelaskan proses dan biaya merekrut lewat penyedia jasa.

Siapa yang boleh diberi masa percobaan?

Hanya karyawan dengan PKWTT yang boleh diberi masa percobaan, sedangkan karyawan kontrak (PKWT) tidak boleh. Pasal 86 UU 27/2026 menyatakan PKWT "tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja", dan jika tetap dicantumkan, masa percobaan itu batal demi hukum serta masa kerjanya tetap dihitung.

Syarat masa percobaan juga harus tertulis dalam PKWTT atau surat pengangkatan (Pasal 92 ayat 4). Jika tidak tertulis, masa percobaan dianggap tidak ada (Pasal 92 ayat 5). Sederhananya, karyawan yang langsung bekerja tanpa dokumen tertulis tentang masa percobaan sudah berstatus karyawan tetap penuh sejak hari pertama.

Pasal 93 juga mewajibkan perusahaan menerbitkan surat pengangkatan tertulis bila PKWTT dibuat secara lisan. Penjelasan lengkap tentang status ini ada di artikel karyawan tetap adalah: arti dan hak menurut UU 27/2026.

Berapa upah minimal selama masa percobaan?

Upah selama masa percobaan paling sedikit 75% dari upah yang berlaku untuk jabatan tersebut di perusahaan, dan tetap tidak boleh di bawah upah minimum (Pasal 92 ayat 2 huruf a). Perusahaan juga wajib memberikan jaminan sosial dan hak lain sesuai peraturan (huruf b dan c), sehingga karyawan masa percobaan didaftarkan ke BPJS sejak awal bekerja.

Aturan ini memakai dua batas sekaligus, dan yang berlaku adalah angka yang lebih tinggi. Artinya, potongan 25% hanya boleh dipakai sejauh hasilnya masih di atas UMP atau UMK daerah setempat.

Tabel berikut menghitung batas bawah tersebut untuk tiga tingkat upah jabatan di Jakarta, dengan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876 per bulan (Hukumonline, Kepgub DKI 1142/2025, sumber sekunder):

Upah jabatan per bulan75% dari upah jabatanBatas bawah upah masa percobaan
Rp7.000.000Rp5.250.000Rp5.729.876 (UMP, karena 75% di bawah UMP)
Rp8.000.000Rp6.000.000Rp6.000.000
Rp15.000.000Rp11.250.000Rp11.250.000

Iuran BPJS selama masa percobaan dihitung dari upah yang benar-benar dibayar, dan rinciannya ada di panduan iuran BPJS Ketenagakerjaan perusahaan.

Apa sanksinya jika upah masa percobaan terlalu rendah?

Sanksinya pidana, bukan hanya administratif. Pasal 274 UU 27/2026 mengatur bahwa pemberi kerja yang membayar upah lebih rendah dari ketentuan Pasal 92 ayat 2, atau tidak memberikan jaminan sosial kepada karyawan masa percobaan, dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak kategori III.

Sederhananya, menggaji karyawan baru di bawah batas 75% atau di bawah UMP kini bisa berujung pada perkara pidana, sehingga daftar gaji karyawan masa percobaan perlu diperiksa sebelum bulan pertama dibayar.

Apa bedanya dengan aturan lama UU 13/2003?

Batas waktunya sama, tetapi UU 27/2026 menambah beberapa kewajiban baru bagi perusahaan. UU 13/2003 Pasal 60 (teks di JDIH Kemenkeu) sudah mengatur masa percobaan paling lama 3 bulan dan melarang upah di bawah upah minimum, namun undang-undang itu dicabut oleh Pasal 311 UU 27/2026.

AspekUU 13/2003 Pasal 60 (dicabut)UU 27/2026 Pasal 92 (berlaku)
Lama maksimal3 bulan3 bulan
Upah minimalTidak di bawah upah minimum75% upah jabatan dan tidak di bawah upah minimum
Jaminan sosialTidak disebut di Pasal 60Wajib (ayat 2 huruf b)
Syarat tertulisTidak disebut di Pasal 60Wajib, jika tidak ada dianggap tidak ada masa percobaan
Pengangkatan setelah lulusTidak disebut di Pasal 60Wajib diangkat sebagai karyawan PKWTT (ayat 3)
Sanksi upah terlalu rendahTidak disebut di Pasal 60Pidana penjara sampai 2 tahun dan/atau denda (Pasal 274)

Artinya, templat kontrak dan surat penawaran kerja yang disusun sebelum 28 Oktober 2026 perlu dicek ulang. Contoh isi surat penawaran yang sudah memuat masa percobaan ada di panduan surat penawaran kerja karyawan baru.

Bolehkah masa percobaan diperpanjang?

UU 27/2026 tidak mengatur perpanjangan masa percobaan, tetapi batas 3 bulan di Pasal 92 ayat 1 berlaku untuk seluruh masa percobaan. Pasal 92 ayat 3 juga mewajibkan perusahaan mengangkat karyawan yang memenuhi syarat dan menyelesaikan masa percobaan menjadi karyawan PKWTT.

Belum ada pedoman resmi per 12 November 2026 tentang perpanjangan di dalam batas 3 bulan, misalnya dari 2 bulan menjadi 3 bulan. Sederhananya, perpanjangan yang membuat total masa percobaan lebih dari 3 bulan jelas melanggar, sedangkan perpanjangan di dalam 3 bulan sebaiknya tertulis dan disepakati sejak awal.

Masa percobaan dalam PKWTT atau kontrak PKWT singkat?

Masa percobaan dalam PKWTT adalah satu-satunya cara yang sah untuk menguji karyawan baru pada pekerjaan tetap, sedangkan PKWT singkat sebagai "masa uji" berisiko besar. Pasal 87 ayat 2 melarang PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap, dan PKWT yang melanggar aturan ini berubah menjadi PKWTT demi hukum (Pasal 87 ayat 5).

AspekPKWTT dengan masa percobaanPKWT singkat sebagai uji coba
LamaPaling lama 3 bulan (Pasal 92)Tidak sah untuk pekerjaan tetap (Pasal 87 ayat 2)
UpahMinimal 75% upah jabatan, tidak di bawah UMPSesuai kontrak, tidak di bawah upah minimum
Akhir masa ujiDiangkat jika memenuhi syarat (Pasal 92 ayat 3)Berisiko dianggap PKWTT sejak awal (Pasal 87 ayat 5)
Jika diakhiri lebih awalPemberitahuan 7 hari kerja (PP 35/2021 Pasal 37 ayat 4)Ganti rugi upah sampai akhir kontrak (Pasal 90)

Dalam praktiknya, PKWTT dengan masa percobaan yang tertulis jelas lebih murah dan lebih aman daripada kontrak pendek yang diperpanjang terus.

Apa yang perlu diwaspadai sebelum memakai masa percobaan?

Ada lima kesalahan yang paling sering muncul, dan masing-masing terkait langsung dengan pasalnya.

  1. Masa percobaan lebih dari 3 bulan. Batasnya tegas di Pasal 92 ayat 1, termasuk untuk jabatan senior.
  2. Masa percobaan untuk karyawan kontrak. Masa percobaan dalam PKWT batal demi hukum (Pasal 86).
  3. Tidak tertulis. Tanpa klausul di PKWTT atau surat pengangkatan, masa percobaan dianggap tidak ada (Pasal 92 ayat 5).
  4. Upah di bawah 75% atau di bawah UMP, atau tanpa BPJS. Ini dapat dipidana (Pasal 274).
  5. Memberhentikan tanpa pemberitahuan. PP 35/2021 Pasal 37 ayat 4 meminta pemberitahuan tertulis paling lambat 7 hari kerja sebelum PHK pada masa percobaan, dan PP ini masih berstatus berlaku (JDIH Kemenko Infrastruktur).

Belum ada pedoman resmi tentang apakah perundingan bipartit Pasal 228 UU 27/2026 juga wajib untuk PHK selama masa percobaan. Aturan umum PHK dan pesangon dibahas di panduan UU Cipta Kerja, pesangon, dan PHK menurut UU 27/2026.

Bagaimana Jesson Global membantu?

Masa percobaan paling efektif jika kandidat yang direkrut memang cocok sejak awal, sehingga 3 bulan itu dipakai untuk adaptasi, bukan untuk mencari pengganti. Jesson Global menyediakan jasa rekrutmen karyawan tetap melalui PT. Jesson Global Indonesia, dari level staf sampai C-suite, dengan proses 4 sampai 8 minggu dari kickoff sampai penempatan dan shortlist 3 sampai 5 profil terverifikasi. Ceritakan posisi yang sedang Anda cari.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bolehkah masa percobaan 6 bulan?

Tidak. UU 27/2026 Pasal 92 ayat 1 membatasi masa percobaan paling lama 3 bulan, dan batas ini berlaku untuk semua jabatan. Masa percobaan 6 bulan melampaui batas undang-undang, sehingga perusahaan sebaiknya merevisi kontrak atau surat pengangkatan yang masih mencantumkannya dan memperlakukan karyawan sebagai karyawan tetap penuh setelah bulan ketiga.

Apakah karyawan masa percobaan wajib didaftarkan BPJS?

Ya. Pasal 92 ayat 2 huruf b UU 27/2026 mewajibkan pemberi kerja memberikan jaminan sosial selama masa percobaan. Tidak memberikan jaminan sosial kepada karyawan masa percobaan dapat dipidana berdasarkan Pasal 274, yaitu penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak kategori III. Daftarkan karyawan sejak hari pertama bekerja.

Apakah masa percobaan dihitung sebagai masa kerja?

Ya. Pasal 92 ayat 6 UU 27/2026 menyatakan masa percobaan diperhitungkan sebagai masa kerja. Artinya, karyawan yang lulus masa percobaan 3 bulan sudah memiliki masa kerja 3 bulan pada tanggal pengangkatan, dan masa itu ikut dihitung untuk hak cuti tahunan, pesangon, dan uang penghargaan masa kerja.

Bolehkah karyawan kontrak (PKWT) diberi masa percobaan?

Tidak. Pasal 86 UU 27/2026 menyatakan PKWT tidak dapat mensyaratkan masa percobaan kerja. Jika tetap dicantumkan, masa percobaan itu batal demi hukum dan masa kerjanya tetap dihitung. Karena itu, uji coba karyawan baru untuk pekerjaan tetap sebaiknya memakai PKWTT dengan masa percobaan tertulis paling lama 3 bulan.

Terakhir diperbarui: 12 November 2026

← Back to Insights