Jesson Global logo
For EmployersEmployment Law & Payroll·12 min read·

UU Cipta Kerja, Pesangon, dan PHK: Aturan Baru UU 27/2026

Aturan pesangon PHK UU Cipta Kerja sudah dicabut UU 27/2026. Lihat tabel pesangon, UPMK, faktor pengali per alasan PHK, dan contoh hitungan terbaru.

Jessica Baware
By Jessica Baware
Co-Founder & CEO, Jesson Global

Aturan pesangon PHK dalam UU Cipta Kerja sudah tidak berlaku untuk PHK baru, karena Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (UU 27/2026) mencabut pasal ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dan UU 13/2003 sejak 28 Oktober 2026. Per November 2026, pesangon minimum tetap 1 sampai 9 bulan upah menurut masa kerja (Pasal 232), tetapi faktor pengalinya untuk beberapa alasan PHK naik dibanding PP 35/2021. Bagi perusahaan di Jakarta, Bekasi, Surabaya, atau kota industri lain, artinya anggaran PHK yang disusun dengan tabel lama perlu dihitung ulang.

Apakah aturan pesangon UU Cipta Kerja masih berlaku?

Tidak, karena Pasal 311 UU 27/2026 mencabut UU 13/2003 serta Bab IV Bagian Kesatu Pasal 80 huruf a dan Bagian Kedua Pasal 81 Lampiran UU 6/2023 (UU Cipta Kerja), sedangkan Pasal 313 menyatakan undang-undang baru berlaku sejak diundangkan pada 28 Oktober 2026. Pasal 81 Lampiran UU Cipta Kerja adalah bagian yang dulu mengubah aturan PHK dan pesangon, sehingga dasar hukum pesangon sekarang adalah Pasal 228 sampai 253 UU 27/2026.

Peraturan pelaksana lama tidak otomatis hilang. Pasal 310 menyatakan peraturan pelaksana UU 13/2003 dan UU Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 27/2026, dan PP 35/2021 masih berstatus "Berlaku" di JDIH Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur. Sederhananya, PP 35/2021 masih bisa dipakai untuk hal yang tidak diatur berbeda oleh undang-undang baru, tetapi angka pengali pesangon kini mengikuti UU 27/2026.

Pemerintah wajib menerbitkan peraturan pelaksana UU 27/2026 paling lama satu tahun sejak diundangkan (Pasal 312), dan Pasal 252 menyebut ketentuan lebih lanjut tentang PHK akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sampai November 2026, PP baru tentang PHK belum terbit, sehingga beberapa hal teknis masih menunggu aturan turunan. Bila PHK membuka posisi yang perlu diisi kembali, panduan biaya jasa rekrutmen karyawan membantu menghitung biaya tahun pertama untuk penggantinya.

Berapa pesangon dan UPMK menurut masa kerja?

Pesangon minimum adalah 1 bulan upah untuk masa kerja di bawah 1 tahun dan naik satu bulan setiap tahun sampai 9 bulan untuk masa kerja 8 tahun atau lebih (UU 27/2026 Pasal 232 ayat 2). Uang penghargaan masa kerja (UPMK) baru dibayar mulai masa kerja 3 tahun, yaitu 2 bulan upah, dan naik sampai 10 bulan untuk masa kerja 24 tahun atau lebih (Pasal 232 ayat 3).

Masa kerjaUang pesangon (bulan upah)UPMK (bulan upah)
Kurang dari 1 tahun10
1 sampai kurang dari 2 tahun20
2 sampai kurang dari 3 tahun30
3 sampai kurang dari 4 tahun42
4 sampai kurang dari 5 tahun52
5 sampai kurang dari 6 tahun62
6 sampai kurang dari 7 tahun73
7 sampai kurang dari 8 tahun83
8 sampai kurang dari 9 tahun93
9 sampai kurang dari 12 tahun94
12 sampai kurang dari 15 tahun95
15 sampai kurang dari 18 tahun96
18 sampai kurang dari 21 tahun97
21 sampai kurang dari 24 tahun98
24 tahun atau lebih910

Selain dua komponen itu, karyawan berhak atas uang penggantian hak (UPH), yaitu cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, ongkos pulang ke tempat karyawan diterima bekerja, serta hak lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (Pasal 232 ayat 4). Dasar hitungnya adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap (Pasal 234 ayat 1). Dalam praktiknya, tunjangan transport atau makan yang dibayar tetap setiap bulan ikut masuk ke dasar hitung, sedangkan bonus yang tidak tetap tidak ikut.

Tabel di atas adalah angka satu kali (1x). Pasal 232 ayat 1 mewajibkan angka itu dikalikan dengan faktor pengali yang bergantung pada alasan PHK, dan faktor itulah yang paling banyak berubah.

Berapa faktor pengali pesangon untuk setiap alasan PHK?

Faktor pengali UU 27/2026 berkisar dari nol (hanya UPH dan uang pisah) sampai 2 kali pesangon dan 2 kali UPMK, tergantung alasan PHK (Pasal 236 sampai 249). Tabel berikut membandingkannya dengan PP 35/2021, yang dipakai sebagian besar perusahaan sampai Oktober 2026.

Alasan PHKUU 27/2026 (pesangon / UPMK)PP 35/2021 (pesangon / UPMK)
Pelanggaran setelah SP 1, 2, dan 31x / 1x (Pasal 244)0,5x / 1x (Pasal 52 ayat 1)
Perusahaan tutup karena rugi 2 tahun terus-menerus1x / 1x (Pasal 237)0,5x / 1x (Pasal 44 ayat 1)
Perusahaan tutup permanen atas keputusan pemilik1x / 1,5x (Pasal 238)1x / 1x (Pasal 44 ayat 2, tutup bukan karena rugi)
Keadaan memaksa (kahar)1x / 1x (Pasal 239)0,5x / 1x jika tutup (Pasal 45 ayat 1)
Penggabungan, pemberi kerja tidak mau menerima karyawan2x / 1x (Pasal 236 ayat 2)1x / 1x (Pasal 41)
Permohonan karyawan karena pemberi kerja melanggar2x / 1x (Pasal 241 ayat 1)1x / 1x (Pasal 48)
Sakit berkepanjangan lebih dari 12 bulan, diajukan karyawan2x / 2x (Pasal 246)2x / 1x (Pasal 55 ayat 1, PHK oleh pengusaha)
Usia pensiun2x / 1x (Pasal 247)1,75x / 1x (Pasal 56)
Karyawan meninggal dunia2x / 1x (Pasal 249)2x / 1x (Pasal 57)
Mengundurkan diri, mangkir 5 hariUPH dan uang pisah (Pasal 242, 243)UPH dan uang pisah (Pasal 50, 51)
EfisiensiTidak tercantum dalam daftar Pasal 2310,5x atau 1x / 1x (Pasal 43)

Kolom PP 35/2021 diambil dari salinan resmi PP 35/2021. Untuk PHK yang terjadi sejak 28 Oktober 2026, angka undang-undang yang dipakai, karena peraturan pelaksana hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang (Pasal 310). Artinya, PHK karena pelanggaran atau pensiun kini lebih mahal dibanding hitungan yang banyak beredar di internet.

Perubahan paling besar ada pada alasan efisiensi. PP 35/2021 Pasal 43 mengatur PHK karena efisiensi dengan pengali 0,5x atau 1x pesangon, tetapi daftar alasan PHK dalam Pasal 231 UU 27/2026 tidak menyebut efisiensi. Belum ada pedoman resmi per November 2026 apakah PHK efisiensi masih bisa memakai Pasal 43 PP 35/2021, jadi perusahaan yang merencanakannya sebaiknya meminta pendapat hukum lebih dulu.

Berapa contoh hitungan pesangon dengan aturan baru?

Untuk karyawan dengan upah pokok dan tunjangan tetap Rp10.000.000 per bulan dan masa kerja 10 tahun, pesangon dasarnya 9 bulan dan UPMK-nya 4 bulan, lalu keduanya dikalikan faktor pengali alasan PHK. Hasilnya berbeda jauh antar-alasan, seperti tabel berikut (belum termasuk UPH).

Alasan PHK (masa kerja 10 tahun, upah Rp10 juta)PesangonUPMKTotal
Perusahaan tutup karena rugi 2 tahun (1x / 1x)Rp90.000.000Rp40.000.000Rp130.000.000
Tutup permanen atas keputusan pemilik (1x / 1,5x)Rp90.000.000Rp60.000.000Rp150.000.000
Usia pensiun (2x / 1x)Rp180.000.000Rp40.000.000Rp220.000.000
Sakit berkepanjangan, diajukan karyawan (2x / 2x)Rp180.000.000Rp80.000.000Rp260.000.000

Dengan PP 35/2021, PHK karena perusahaan tutup akibat rugi untuk karyawan yang sama dihitung 0,5x pesangon, yaitu Rp45.000.000 ditambah UPMK Rp40.000.000, atau Rp85.000.000. Dengan UU 27/2026 angkanya Rp130.000.000, sehingga selisihnya Rp45.000.000 untuk satu karyawan.

Contoh kedua adalah karyawan dengan masa kerja 3 tahun 4 bulan yang di-PHK setelah tiga surat peringatan berturut-turut. Pesangonnya 4 bulan x Rp10 juta = Rp40.000.000 dan UPMK-nya 2 bulan x Rp10 juta = Rp20.000.000, sehingga totalnya Rp60.000.000 menurut Pasal 244, sedangkan PP 35/2021 dulu menghasilkan Rp40.000.000. Sederhananya, alasan disiplin tidak lagi berarti pesangon setengah.

Bagaimana prosedur PHK yang sah menurut UU 27/2026?

PHK yang sah dimulai dengan upaya pencegahan, lalu perundingan bipartit, dan jika tidak sepakat diselesaikan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI) sampai putusan berkekuatan hukum tetap (Pasal 228). PHK tanpa kesepakatan atau tanpa putusan seperti itu batal demi hukum, dan pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali karyawan tersebut (Pasal 228 ayat 7).

  1. Upaya pencegahan. Pasal 228 ayat 2 menyebut langkahnya, antara lain mengurangi lembur, mengurangi sif atau jam kerja, tidak memperpanjang PKWT yang berakhir, menyesuaikan upah atau fasilitas tingkat manajerial, merumahkan karyawan secara bergilir, dan menawarkan pensiun dini sukarela.
  2. Pemberitahuan. PP 35/2021 Pasal 37 meminta surat pemberitahuan PHK paling lama 14 hari kerja sebelum PHK, atau 7 hari kerja dalam masa percobaan. Aturan ini belum dicabut, tetapi hubungannya dengan tahapan baru di Pasal 228 belum dijelaskan dalam pedoman resmi.
  3. Perundingan bipartit. Perundingan antara pemberi kerja dan serikat pekerja, atau langsung dengan karyawan yang bukan anggota serikat, harus selesai paling lama 30 hari kerja (Pasal 228 ayat 4).
  4. Jalur PHI. Jika bipartit gagal, penyelesaian berlanjut ke prosedur perselisihan hubungan industrial, dan PHK baru boleh dilakukan setelah ada penetapan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 228 ayat 5 dan 6).

Ada empat keadaan yang tidak memerlukan bipartit, yaitu karyawan mengundurkan diri, PKWT berakhir sesuai jangka waktunya, karyawan mencapai usia pensiun sesuai perjanjian atau peraturan perusahaan, dan karyawan meninggal dunia (Pasal 229). Dalam praktiknya, di luar empat keadaan itu, Anda perlu kesepakatan tertulis atau putusan PHI sebelum hubungan kerja benar-benar berakhir.

Perjanjian bersama atau PHK sepihak lewat PHI, mana yang lebih aman?

Perjanjian bersama hasil bipartit biasanya lebih cepat dan lebih pasti, sedangkan PHK yang ditolak karyawan bisa berlanjut ke PHI dan selama proses itu upah tetap harus dibayar. Pasal 81 ayat 1 huruf d menyebut kesepakatan pengakhiran melalui perjanjian bersama sebagai salah satu cara perjanjian kerja berakhir, dan Pasal 235 mewajibkan kedua pihak tetap menjalankan kewajibannya selama perselisihan berjalan.

AspekPerjanjian bersama (bipartit)PHK melalui PHI
DasarPasal 81 ayat 1 huruf d, Pasal 228 ayat 3Pasal 228 ayat 5 dan 6
WaktuBipartit paling lama 30 hari kerjaBipartit, lalu proses PHI sampai putusan tetap
Upah selama prosesSampai tanggal yang disepakatiTetap dibayar; skors boleh dengan upah penuh (Pasal 235 ayat 2)
Jumlah pesangonMinimal sesuai pengali undang-undangDitentukan putusan, minimal sesuai undang-undang
RisikoRendah jika isi kesepakatan tidak di bawah minimumPHK batal jika prosedur tidak dipenuhi (Pasal 228 ayat 7)

Perbedaan utamanya ada pada kepastian. Kesepakatan yang memenuhi angka minimum menutup sengketa lebih awal, sedangkan jalur PHI memberi kepastian hukum tetapi memakan waktu dan biaya upah selama proses.

Apa hak karyawan kontrak, karyawan yang resign, dan karyawan pensiun?

Karyawan PKWT tidak menerima pesangon saat kontraknya berakhir normal, tetapi berhak atas uang kompensasi sesuai masa kerja (Pasal 88), dan jika kontrak diakhiri lebih awal pihak yang mengakhiri membayar ganti rugi sebesar upah sampai akhir kontrak (Pasal 90). Rinciannya, termasuk contoh hitungan, ada di panduan PHK karyawan PKWT.

Karyawan yang mengundurkan diri wajib mengajukan permohonan tertulis paling lambat 30 hari sebelumnya, tidak terikat ikatan dinas, dan tetap bekerja sampai tanggal pengunduran diri (Pasal 231 huruf i). Ia berhak atas UPH dan uang pisah (Pasal 242), dan jika perusahaan belum mengatur besarnya, uang pisah dapat ditetapkan paling sedikit 1 bulan upah (Pasal 233 ayat 2). Sederhananya, karyawan yang resign tidak mendapat pesangon, tetapi perusahaan perlu menyiapkan uang pisah.

Untuk pensiun, pengalinya 2x pesangon dan 1x UPMK (Pasal 247). Jika perusahaan mengikutkan karyawan dalam program pensiun yang iurannya dibayar penuh pemberi kerja, manfaat pensiun itu dapat diperhitungkan sebagai bagian dari kewajiban pesangon, dan kekurangannya tetap dibayar perusahaan (Pasal 248 ayat 1 dan 2). Hak atas Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan tidak hilang karena perhitungan ini (Pasal 248 ayat 5); iuran JHT perusahaan dijelaskan di panduan iuran BPJS Ketenagakerjaan perusahaan.

Karyawan yang di-PHK juga dapat mengklaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Menurut BPJS Ketenagakerjaan, PP 6/2025 menetapkan manfaat uang tunai JKP 60% dari upah yang dilaporkan selama 6 bulan, dengan batas upah Rp5 juta. JKP dibayar BPJS, bukan oleh perusahaan, sehingga tidak mengurangi pesangon yang menjadi kewajiban Anda.

Apakah perusahaan wajib menyiapkan dana cadangan pesangon?

Ya, Pasal 253 UU 27/2026 mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon yang dikelola lembaga pemerintah, kecuali usaha mikro dan kecil. Sanksinya mulai dari peringatan tertulis sampai pencabutan perizinan berusaha (Pasal 253 ayat 6).

Besaran, cara setor, dan lembaga pengelolanya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 253 ayat 5). Per November 2026 aturan itu belum terbit, jadi belum ada angka resmi berapa yang harus dicadangkan. Dalam praktiknya, perusahaan bisa mulai memetakan kewajiban pesangon per karyawan dengan tabel di atas, sehingga siap ketika PP-nya keluar.

Apa yang perlu diwaspadai sebelum mem-PHK karyawan?

Risiko terbesar adalah PHK yang batal demi hukum, karena perusahaan harus mempekerjakan kembali karyawan dan tetap menanggung upahnya. Lima hal berikut paling sering menjadi sumber masalah.

  • Alasan yang dilarang. PHK karena sakit dengan surat dokter sampai 12 bulan, menikah, hamil atau menyusui, beribadah, aktivitas serikat, perbedaan agama, suku, jenis kelamin atau status perkawinan, dan beberapa alasan lain batal demi hukum (Pasal 230).
  • Prosedur yang dilewati. PHK tanpa perjanjian bersama atau putusan PHI berkekuatan hukum tetap batal demi hukum (Pasal 228 ayat 7).
  • Tabel lama. Hitungan berbasis PP 35/2021, misalnya 0,5x untuk pelanggaran atau 1,75x untuk pensiun, kini di bawah minimum undang-undang (Pasal 244, 247).
  • Dasar upah terlalu kecil. Pesangon dihitung dari upah pokok ditambah tunjangan tetap, bukan upah pokok saja (Pasal 234 ayat 1).
  • Surat peringatan yang kedaluwarsa. PHK karena pelanggaran memerlukan SP pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut, masing-masing berlaku paling lama 6 bulan kecuali diatur lain (Pasal 231 huruf k).

Untuk usaha mikro dan kecil, besaran pesangon ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan karyawan (Pasal 250). Kesepakatan itu tetap perlu tertulis, sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Bagaimana aturan ini memengaruhi rekrutmen pengganti?

Biaya PHK yang lebih tinggi membuat keputusan merekrut sejak awal makin penting, karena karyawan tetap yang keliru dipilih bisa menimbulkan kewajiban pesangon bertahun-tahun kemudian. Karena itu, banyak perusahaan memperketat seleksi, menulis surat penawaran kerja yang jelas, dan memahami status karyawan tetap sebelum mengangkat seseorang.

Jesson Global menyediakan jasa rekrutmen karyawan tetap di Indonesia untuk posisi entry-level sampai C-suite, melalui PT. Jesson Global Indonesia, dengan proses yang mengikuti UU Ketenagakerjaan, kewajiban BPJS, dan pelaporan lowongan SIAPkerja. Jika Anda sedang mengisi posisi setelah restrukturisasi, ceritakan posisi yang ingin Anda isi kepada tim kami.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa pesangon pensiun menurut aturan terbaru?

Untuk PHK karena usia pensiun sejak 28 Oktober 2026, karyawan berhak atas 2 kali uang pesangon, 1 kali UPMK, dan UPH (UU 27/2026 Pasal 247). Untuk masa kerja 10 tahun dengan upah Rp10 juta, totalnya Rp220.000.000 sebelum UPH. Aturan lama PP 35/2021 memakai pengali 1,75x, jadi angka sekarang lebih tinggi.

Apakah karyawan yang resign mendapat pesangon?

Tidak. Karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah (Pasal 242), bukan pesangon. Jika perusahaan belum mengatur besar uang pisah, besarnya dapat ditetapkan paling sedikit 1 bulan upah (Pasal 233 ayat 2). Syarat resign adalah permohonan tertulis paling lambat 30 hari sebelumnya.

Apakah PP 35/2021 masih berlaku setelah UU 27/2026?

Masih, tetapi hanya sepanjang tidak bertentangan dengan UU 27/2026 (Pasal 310), dan statusnya tercatat "Berlaku" di JDIH Kemenko Infrastruktur. Untuk faktor pengali pesangon, angka undang-undang baru yang dipakai. Pemerintah wajib menerbitkan peraturan pelaksana baru paling lama 28 Oktober 2027 (Pasal 312).

Berapa pesangon untuk masa kerja kurang dari 1 tahun?

Uang pesangon minimum untuk masa kerja kurang dari 1 tahun adalah 1 bulan upah (Pasal 232 ayat 2 huruf a), lalu dikalikan faktor pengali sesuai alasan PHK. UPMK belum berlaku karena baru dibayar mulai masa kerja 3 tahun. Karyawan tetap berhak atas UPH, misalnya sisa cuti tahunan yang sudah menjadi haknya.

Berapa hak ahli waris jika karyawan meninggal dunia?

Ahli waris menerima uang sebesar 2 kali pesangon, 1 kali UPMK, dan UPH (Pasal 249). Untuk PHK karena meninggal dunia, perusahaan tidak perlu melakukan perundingan bipartit (Pasal 229 huruf d). Angka pengali ini sama dengan aturan PP 35/2021 Pasal 57.

Terakhir diperbarui: 11 November 2026

← Back to Insights