Jesson Global logo
For EmployersPermanent Recruitment & Headhunting·7 min read

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta: Izin dan Larangan

Perusahaan penempatan tenaga kerja swasta wajib berizin Pemerintah Pusat, dilarang menagih pelamar dan menahan ijazah. Aturan UU 27/2026 dan cara cek.

Jessica Baware
By Jessica Baware
Co-Founder & CEO, Jesson Global

Per November 2026, perusahaan penempatan tenaga kerja swasta adalah badan hukum yang wajib memegang perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat untuk menyalurkan pencari kerja ke pemberi kerja. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 (UU 27/2026), yang berlaku sejak 28 Oktober 2026, menyebutnya lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta. Lembaga ini hanya boleh menagih biaya kepada perusahaan pengguna dan dilarang menahan ijazah pelamar.

Apa itu perusahaan penempatan tenaga kerja swasta?

Perusahaan penempatan tenaga kerja swasta adalah salah satu dari tiga pelaksana penempatan tenaga kerja di dalam negeri menurut Pasal 48 ayat (1) UU 27/2026. Dua pelaksana lainnya adalah Kementerian atau Pemerintah Daerah dan bursa kerja khusus, sedangkan pemberi kerja tetap boleh merekrut sendiri (Pasal 46 ayat (1)).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 (Permenaker 18/2024) memakai istilah PPTKS, yaitu badan usaha berbadan hukum yang sudah memperoleh perizinan berusaha untuk layanan penempatan dalam negeri (Pasal 1 angka 9). Peraturan ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 27/2026 (Pasal 310 UU 27/2026).

Pelaksana penempatanIzin yang dibutuhkanBoleh menagih biaya?
Kementerian atau Pemerintah DaerahSesuai kewenanganTidak boleh menagih tenaga kerja (Pasal 50 ayat (1))
Lembaga penempatan tenaga kerja swastaPerizinan berusaha dari Pemerintah Pusat (Pasal 48 ayat (2))Hanya kepada pengguna dan tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu (Pasal 50 ayat (2))
Bursa kerja khususTanda daftar dari Pemerintah Daerah (Pasal 48 ayat (3))Tidak boleh menagih tenaga kerja (Pasal 50 ayat (1), Pasal 52 ayat (2))

Sederhananya, agen penempatan swasta adalah perantara berizin yang dibayar oleh perusahaan, bukan oleh pelamar. Banyak halaman di internet masih menyebut izin "SIU LPTKS" dari Permenaker 39/2016, padahal peraturan itu sudah dicabut oleh Pasal 86 Permenaker 18/2024.

Izin apa yang wajib dimiliki perusahaan penempatan swasta?

Lembaga penempatan swasta wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat menurut aturan perizinan berusaha berbasis risiko (Pasal 48 ayat (2) UU 27/2026). Permenaker 18/2024 merinci syaratnya: perizinan berusaha, Petugas Antar Kerja, dan SPP AKAD (Pasal 10 ayat (2)), dengan perizinan berupa NIB dan/atau Sertifikat Standar (Pasal 10 ayat (4)).

Untuk merekrut pencari kerja bagi kebutuhan antardaerah, PPTKS juga memerlukan Surat Persetujuan Rekrut (SPR) dari dinas tenaga kerja provinsi (Pasal 1 dan Pasal 53). Artinya, sebelum menandatangani kontrak, minta salinan NIB, Sertifikat Standar, dan SPP AKAD agen tersebut, lalu pastikan nama badan hukumnya sama dengan nama di kontrak.

Lembaga swasta yang tidak berizin dikenai sanksi administratif (Pasal 49 UU 27/2026). Orang atau badan hukum tanpa izin juga dilarang menempatkan tenaga kerja dan memungut biaya dari pencari kerja (Pasal 51).

Siapa yang boleh ditagih biaya penempatan?

Biaya penempatan hanya boleh ditagih kepada perusahaan pengguna dan kepada tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu (Pasal 50 ayat (2) UU 27/2026). Semua pelaksana penempatan dilarang memungut biaya dari tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung, dan dilarang menahan ijazah atau dokumen pribadi pencari kerja sebagai jaminan (Pasal 50 ayat (1)).

UU 27/2026 tidak menjelaskan siapa yang termasuk "golongan dan jabatan tertentu", dan Penjelasan pasal itu hanya menyebut "cukup jelas". Peraturan Pemerintah pelaksananya (Pasal 53) belum terbit per 9 November 2026, sehingga pengecualian ini belum bisa dipakai dengan pasti. Dalam praktiknya, anggap semua biaya ditanggung perusahaan, kecuali agen menunjukkan dasar hukum tertulis untuk pengecualian itu.

PelanggaranSanksiPasal
Agen swasta memungut biaya di luar ketentuan atau menahan ijazahPeringatan tertulis sampai pencabutan perizinan berusahaPasal 52 ayat (1)
Agen swasta menagih pihak selain pengguna dan golongan tertentuPidana denda kategori IV sampai VIPasal 270
Perorangan tanpa izin menempatkan dan memungut biayaPenjara paling lama 3 tahun dan/atau denda kategori IIIPasal 271 ayat (1)
Agen swasta tidak melindungi tenaga kerja (antara lain usia minimal 18 tahun, pencegahan penipuan dan diskriminasi)Penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda kategori IVPasal 268

Sederhananya, menagih pelamar atau menyimpan ijazah mereka kini bisa berujung pidana, bukan sekadar teguran. Nilai rupiah tiap kategori denda diatur di luar UU 27/2026, dan kami tidak mencantumkannya di sini.

Apa isi perjanjian kerja sama penempatan?

Agen yang merekrut untuk perusahaan Anda wajib memiliki perjanjian kerja sama penempatan tertulis, melaporkan lowongan, memegang SPP AKAD, dan memegang SPR (Pasal 53 Permenaker 18/2024). Perjanjian itu paling sedikit memuat identitas para pihak, hak dan kewajiban, ruang lingkup pekerjaan, jumlah tenaga kerja, upah, imbalan jasa atau biaya penempatan, dan jaminan penempatan (Pasal 54 ayat (2)).

Imbalan jasa agen biasanya dikenai PPN dengan tarif efektif 11% (DJP). Apakah imbalan itu juga dipotong PPh 23 sebesar 2% belum kami temukan penegasannya di sumber resmi, sehingga tanyakan kepada konsultan pajak Anda dan lihat ketentuan PPh 23 dari DJP. Panduan kami tentang biaya jasa rekrutmen karyawan memberi contoh hitungan faktur lengkap.

Apa kewajiban perusahaan yang memakai agen penempatan?

Perusahaan pengguna tetap wajib melaporkan lowongan dan lowongan yang sudah terisi kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Pasal 46 ayat (2) UU 27/2026). Permenaker 18/2024 mengatur pelaporannya lewat SIAPkerja (Pasal 29), dan agen dapat melaporkan bila perusahaan belum melakukannya, tanpa biaya (Pasal 55).

UU 27/2026 juga mewajibkan pemberi kerja melindungi tenaga kerja, antara lain data pribadi, K3, pencegahan penipuan dan diskriminasi, dan mekanisme pengaduan internal (Pasal 46 ayat (8)). Data pelamar yang dikumpulkan agen untuk Anda juga tunduk pada UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang mensyaratkan dasar pemrosesan yang sah (Pasal 20). Artinya, memakai agen tidak memindahkan kewajiban hukum Anda sebagai pemberi kerja.

Agen penempatan, perusahaan alih daya, atau rekrut sendiri?

Agen penempatan cocok bila Anda ingin karyawan menjadi pegawai Anda sendiri, sedangkan perusahaan alih daya hanya boleh dipakai untuk empat jasa penunjang. Pasal 95 ayat (3) UU 27/2026 membatasi alih daya pada kebersihan, katering pekerja, keamanan, dan angkutan pekerja, dan pekerja alih daya yang dipakai untuk proses produksi demi hukum menjadi pegawai perusahaan pengguna (Pasal 98 ayat (1)).

FaktorAgen penempatan swastaPerusahaan alih dayaRekrut sendiri
Siapa pemberi kerjanyaPerusahaan AndaPerusahaan alih dayaPerusahaan Anda
Pekerjaan yang bolehSemua jabatan yang sahHanya 4 jasa penunjang (Pasal 95 ayat (3))Semua jabatan yang sah
Izin penyediaPerizinan berusaha Pemerintah Pusat (Pasal 48)PT dengan perizinan berusaha (Pasal 99 ayat (5))Tidak perlu
BiayaImbalan jasa per perjanjian (Pasal 54)Kontrak jasa berkelanjutanBiaya internal dan iklan

Perusahaan yang sudah memakai alih daya diberi waktu satu tahun untuk menyesuaikan (Pasal 306). Sederhananya, bila pekerjaan itu inti bisnis Anda, rekrut sendiri atau lewat agen penempatan, bukan lewat alih daya. Untuk memilih penyedia, panduan kami tentang jasa rekrutmen karyawan untuk perusahaan memuat daftar pertanyaan yang perlu diajukan.

Apa yang perlu diwaspadai sebelum memakai agen penempatan?

Risiko terbesar datang dari agen yang tidak berizin atau yang membebani pelamar.

  • Agen tanpa izin. Minta NIB, Sertifikat Standar, dan SPP AKAD (Permenaker 18/2024 Pasal 10), karena lembaga tanpa izin dilarang menempatkan tenaga kerja (UU 27/2026 Pasal 51).
  • Biaya yang ditagih ke pelamar. Larangan ini berlaku untuk pungutan langsung maupun tidak langsung (Pasal 50 ayat (1)).
  • Penahanan ijazah atau dokumen pribadi. Dilarang sebagai jaminan penempatan (Pasal 50 ayat (1) huruf b).
  • Pelamar di bawah 18 tahun. Agen wajib merekrut dan menempatkan tenaga kerja berusia paling rendah 18 tahun (Pasal 46 ayat (4) huruf e).
  • Alih daya untuk pekerjaan inti. Status pekerja beralih menjadi pegawai Anda demi hukum (Pasal 98 ayat (1)).
  • Tanpa perjanjian tertulis. Perjanjian kerja sama penempatan wajib tertulis dan memuat biaya serta jaminan penempatan (Permenaker 18/2024 Pasal 54).

Dalam praktiknya, cek izin dan isi kontrak lebih dulu, lalu baru bandingkan harga. Panduan jasa pencarian kandidat dan konsultan rekrutmen menjelaskan jenis layanan yang biasa ditawarkan agen.

Bagaimana Jesson Global membantu

Jesson Global menjual layanan rekrutmen, sehingga kami punya kepentingan komersial atas topik ini. Melalui PT. Jesson Global Indonesia, layanan rekrutmen Jesson Global mencakup karyawan tetap dari level awal hingga C-suite, dijalankan sesuai hukum ketenagakerjaan, kewajiban BPJS, dan pelaporan lowongan SIAPkerja, dengan proses 4 sampai 8 minggu dari kickoff hingga penempatan. Untuk perbandingan model biaya, baca panduan kami tentang biaya jasa headhunter. Bila Anda sedang merekrut, ceritakan posisi yang Anda cari.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah ada asosiasi perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia?

Kami tidak menemukan daftar resmi atau asosiasi yang diakui pemerintah untuk agen penempatan dalam negeri per November 2026. Keanggotaan asosiasi juga bukan syarat izin menurut UU 27/2026 atau Permenaker 18/2024. Yang menentukan adalah perizinan berusaha, Petugas Antar Kerja, dan SPP AKAD, jadi minta salinannya langsung kepada agen.

Bolehkah agen penempatan menagih biaya kepada pelamar?

Tidak, kecuali untuk tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu yang belum dirinci aturannya. Pasal 50 UU 27/2026 melarang pemungutan biaya kepada tenaga kerja, langsung maupun tidak langsung. Agen swasta yang melanggar dapat dikenai pidana denda kategori IV sampai VI (Pasal 270).

Apa bedanya agen penempatan dengan perusahaan alih daya?

Agen penempatan menyalurkan kandidat yang lalu menjadi pegawai Anda, sedangkan pekerja alih daya tetap pegawai perusahaan alih daya. Sejak 28 Oktober 2026, alih daya hanya boleh untuk kebersihan, katering pekerja, keamanan, dan angkutan pekerja (Pasal 95 ayat (3) UU 27/2026).

Apakah izin SIU LPTKS masih berlaku?

Istilah itu berasal dari Permenaker 39/2016, yang dicabut oleh Permenaker 18/2024. Kini lembaga penempatan swasta memerlukan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat berbasis risiko (Pasal 48 ayat (2) UU 27/2026), berupa NIB dan/atau Sertifikat Standar, ditambah SPP AKAD.

Terakhir diperbarui: 9 November 2026

← Back to Insights