Jesson Global logo
For EmployersHiring Foreign Executives·11 min read·

Cara Mempekerjakan TKA di Indonesia: Syarat, RPTKA, Biaya

Cara mempekerjakan TKA per November 2026: RPTKA lewat TKA Online, DKPTKA USD 100 per bulan, visa E23 dan KITAS, serta syarat baru dari UU 27/2026.

Jessica Baware
By Jessica Baware
Co-Founder & CEO, Jesson Global

Untuk mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia, perusahaan wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang disahkan Menteri Ketenagakerjaan, membayar dana kompensasi (DKPTKA) sebesar USD 100 per jabatan per orang per bulan, lalu menjadi sponsor visa kerja E23 dan izin tinggal (KITAS). Per November 2026, dasar hukumnya adalah Pasal 62 sampai 72 UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, sedangkan prosedur teknisnya masih mengikuti PP 34/2021 dan Permenaker 8/2021. Alurnya ada lima tahap, dan bagian Kementerian Ketenagakerjaan selesai dalam hitungan hari kerja jika dokumen lengkap.

Apa syarat utama mempekerjakan TKA menurut UU 27/2026?

Syarat utamanya adalah RPTKA yang disahkan Menteri dan pengesahan penggunaan TKA dari Menteri, menurut Pasal 62 ayat 1 UU 27/2026. Undang-undang ini berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut UU 13/2003, tetapi Pasal 310 mempertahankan peraturan pelaksana lama selama tidak bertentangan dengan undang-undang baru.

Pasal 62 juga menetapkan empat batasan dasar. TKA hanya boleh dipekerjakan dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, dengan kompetensi yang sesuai (ayat 5). TKA hanya boleh mengisi jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia (ayat 6), dan perusahaan wajib mengutamakan WNI (ayat 7).

Sederhananya, perusahaan harus bisa menjelaskan mengapa jabatan itu perlu diisi orang asing, dan izinnya harus ada sebelum orang itu mulai bekerja.

Satu hal masih terbuka. "Pengesahan penggunaan TKA" adalah istilah baru dalam UU 27/2026, sedangkan peraturan pemerintah yang mengatur jabatan, jangka waktu dan tata caranya (Pasal 62 ayat 8 dan Pasal 72) belum terbit per 13 November 2026. Sampai aturan itu terbit, praktik yang berjalan adalah pengesahan RPTKA melalui TKA Online seperti dijelaskan di bawah.

Siapa yang boleh menjadi pemberi kerja TKA?

Hanya badan usaha dan lembaga, bukan orang perseorangan, karena Pasal 62 ayat 2 UU 27/2026 melarang pemberi kerja perseorangan mempekerjakan TKA. Menurut kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) September 2025 yang merangkum PP 34/2021, pemberi kerja TKA yang diakui meliputi:

  1. Instansi pemerintah, perwakilan negara asing dan badan internasional.
  2. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing dan kantor berita asing.
  3. Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia.
  4. Perseroan terbatas atau yayasan berbadan hukum Indonesia, atau badan usaha asing yang terdaftar.
  5. Lembaga sosial, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan.
  6. Usaha jasa impresariat.
  7. Badan usaha lain sepanjang undang-undang membolehkan.

Artinya, rumah tangga atau pemilik usaha perorangan tidak bisa menjadi sponsor kerja bagi warga asing, sedangkan PT lokal maupun PT PMA bisa.

Jabatan apa yang boleh dan tidak boleh diisi TKA?

TKA tidak boleh menduduki jabatan yang mengurusi personalia atau sumber daya manusia (Pasal 62 ayat 3 UU 27/2026), dan jabatan yang boleh diisi tercantum dalam keputusan menteri. Kajian KPK mencatat Kepmenaker 228/2019 memuat jabatan terbuka untuk TKA dalam 18 kategori usaha, misalnya 728 jabatan di industri pengolahan, 181 di konstruksi dan 143 di pendidikan. Kepmenaker 349/2019 memuat 18 jabatan yang tertutup bagi TKA, mulai dari Direktur Personalia sampai Pewawancara Pegawai.

Daftar lengkap 18 jabatan itu, dan cara menyusun struktur organisasi agar tidak melanggar, ada di panduan jabatan tertutup bagi TKA. Menurut kajian KPK, Menteri dapat mengizinkan jabatan yang tidak ada di lampiran Kepmenaker 228/2019, tetapi kedua keputusan itu belum pernah diperbarui sejak 2019 meskipun seharusnya dievaluasi paling singkat setiap 2 tahun.

Dalam praktiknya, cek dulu kode dan nama jabatan TKA di daftar resmi sebelum menulis lowongan atau kontrak, karena RPTKA disahkan per jabatan.

Apa syarat yang harus dipenuhi TKA itu sendiri?

TKA harus memiliki pendidikan yang sesuai dengan jabatan, memiliki kompetensi atau pengalaman kerja paling sedikit 5 tahun di bidang itu, dan bersedia mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja pendamping WNI. Ketiga syarat ini dirangkum kajian KPK dari PP 34/2021 dan Permenaker 8/2021.

Untuk pengajuan, dokumen TKA yang diunggah meliputi ijazah, sertifikat kompetensi atau bukti pengalaman kerja, perjanjian kerja dengan perusahaan, paspor dan pas foto. Halaman resmi visa kerja E23 Ditjen Imigrasi menambahkan paspor yang masih berlaku paling sedikit 6 bulan dan bukti dana, berupa rekening koran 3 bulan atau minimal USD 2.000.

Sederhananya, kandidat asing dengan pengalaman kurang dari 5 tahun di bidang yang sama kemungkinan besar tidak lolos penilaian, sehingga cek riwayat kerjanya sebelum memberi offer.

Bagaimana langkah mengurus RPTKA sampai KITAS?

Ada lima tahap: membuat akun, mengajukan RPTKA, menyampaikan data calon TKA, membayar DKPTKA, lalu mengurus visa E23 yang menghasilkan KITAS. Batas waktu layanan di tabel berikut berasal dari kajian KPK atas proses Kementerian Ketenagakerjaan, dan tidak termasuk waktu yang dipakai perusahaan untuk menyiapkan dokumen.

TahapYang dilakukanBatas waktu resmi
1. AkunPerusahaan membuat akun di TKA OnlineTidak diatur
2. Pengajuan RPTKAUnggah dokumen perusahaan, penilaian kelayakanHasil 2 hari kerja setelah dinilai layak
3. Data calon TKAUnggah data dan dokumen TKA, verifikasi2 hari kerja; kekurangan dilengkapi maks. 5 hari kerja
4. Bayar DKPTKAKode billing dari TKA Online, bayar di mukaPengesahan terbit setelah lunas
5. Visa dan KITASKemnaker mengirim data ke Imigrasi; sponsor mengajukan E23Visa berlaku 90 hari sejak terbit

Pada tahap 2, dokumen perusahaan meliputi surat permohonan, surat kuasa, NIB atau izin usaha, akta pendirian, bukti wajib lapor ketenagakerjaan, domisili, rancangan perjanjian kerja dan bagan struktur organisasi. Pada tahap 3, perusahaan juga menyerahkan surat penunjukan tenaga kerja pendamping dan surat pernyataan sebagai penjamin TKA. Kajian KPK mencatat total batas layanan di alur Kemnaker adalah 4 hari kerja, sedangkan permohonan untuk 50 TKA atau lebih diputus Direktur Jenderal dan di bawah 50 orang oleh Direktur.

Artinya, waktu terlama biasanya bukan di kementerian, tetapi di penyiapan dokumen perusahaan dan kandidat, sehingga mulailah dari bagan organisasi dan ijazah kandidat.

Setelah RPTKA disahkan, data TKA dikirim secara daring ke Ditjen Imigrasi sebagai rekomendasi visa. Visa E23 berlaku 90 hari sejak terbit, sedangkan izin tinggal 180 hari, 1 tahun atau 2 tahun dihitung sejak TKA tiba. Detail masa tinggal dan perpanjangannya ada di panduan berapa lama KITAS kerja berlaku.

Berapa lama RPTKA berlaku?

RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 bulan berlaku paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang, menurut kajian KPK. Ada tiga jenis lain dengan masa berlaku berbeda:

Jenis RPTKAMasa berlakuBisa diperpanjang?
Pekerjaan bersifat sementara6 bulanTidak
Pekerjaan lebih dari 6 bulanPaling lama 2 tahunYa
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)5 tahunYa
Non-DKPTKA (instansi pemerintah, lembaga sosial dan sejenisnya)Paling lama 2 tahunYa

Untuk direksi atau komisaris di KEK, pengesahan diberikan sekali dan berlaku selama orang itu menjabat. Perpanjangan juga melalui TKA Online, dengan penerbitan paling lama 2 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Berapa biaya mempekerjakan TKA?

Biaya wajib ke negara terdiri dari DKPTKA USD 100 per jabatan per orang per bulan dan PNBP visa kerja E23 sebesar Rp5.250.000 sampai Rp9.500.000. Besaran DKPTKA tercantum di Pasal 35 ayat 1 Permenaker 8/2021, seperti dikutip kajian KPK, dan dibayar di muka untuk seluruh masa RPTKA. Tabel berikut menghitung satu TKA:

Masa kerjaDKPTKA (USD)PNBP visa E23 (Rp)
6 bulan (180 hari)6005.250.000
12 bulan (1 tahun)1.2007.000.000
24 bulan (2 tahun)2.4009.500.000

Untuk tiga TKA selama 1 tahun, DKPTKA menjadi USD 3.600 dan PNBP Rp21.000.000. DKPTKA dibayar dalam dolar AS, dan kami tidak mengonversinya ke rupiah karena kurs berubah setiap hari.

Sederhananya, biaya wajib per TKA untuk 2 tahun adalah USD 2.400 ditambah Rp9.500.000, belum termasuk gaji, iuran jaminan sosial dan biaya rekrutmen.

Ada dua hal yang perlu dicatat. Menurut kajian KPK, DKPTKA yang sudah disetor ke kas negara tidak dapat dikembalikan, kecuali melalui prosedur penarikan bila TKA batal datang dengan bukti dari instansi berwenang. DKPTKA untuk RPTKA baru masuk PNBP pusat, sedangkan perpanjangannya menjadi retribusi provinsi atau kabupaten/kota sesuai lokasi kerja TKA.

Pengecualian DKPTKA berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial dan pendidikan tertentu, serta TKA pemegang saham yang menjabat direksi atau komisaris sesuai ketentuan. UU 27/2026 Pasal 70 menegaskan kewajiban dana kompensasi ini, dengan besaran menurut peraturan pelaksananya.

Apa kewajiban perusahaan setelah TKA mulai bekerja?

Perusahaan wajib menunjuk tenaga pendamping WNI, memberi pendidikan dan pelatihan kepadanya, membayar upah TKA secara adil dan memulangkan TKA setelah hubungan kerja berakhir (Pasal 65 ayat 1 UU 27/2026). Perusahaan juga wajib memfasilitasi pelatihan bahasa Indonesia, kecuali untuk direksi, komisaris, kepala kantor perwakilan, organ yayasan dan pekerjaan sementara (Pasal 67).

Kewajiban lain yang sering terlupa:

  1. Laporan berkala. Kajian KPK menyebut pengawasan penggunaan TKA dilakukan lewat laporan berkala tentang jumlah TKA, jabatan, lokasi kerja dan pelaksanaan pelatihan serta alih teknologi, sehingga simpan datanya sejak hari pertama.
  2. Perubahan data. Ganti alamat, lokasi kerja, nama pendamping atau identitas TKA memerlukan permohonan perubahan pengesahan RPTKA.
  3. Pindah jabatan. TKA yang pindah jabatan di perusahaan yang sama memerlukan proses alih jabatan dengan RPTKA untuk jabatan baru.
  4. Rangkap jabatan. Menurut kajian KPK, TKA hanya boleh dipekerjakan juga oleh perusahaan lain untuk jabatan direksi atau komisaris, pendidikan dan pelatihan vokasi, ekonomi digital, atau kontraktor migas, dengan persetujuan perusahaan pertama.

Dalam praktiknya, tunjuk pendamping WNI sejak awal dan catat program alih keahliannya, karena itulah yang diperiksa pengawas ketenagakerjaan.

Hak normatif lain, termasuk pesangon jika hubungan kerja berakhir lebih awal, mengikuti aturan umum UU 27/2026 yang dijelaskan di panduan UU Cipta Kerja, pesangon dan PHK.

Mempekerjakan TKA atau kandidat lokal?

UU 27/2026 mewajibkan perusahaan mengutamakan WNI, sehingga TKA hanya masuk akal untuk keahlian yang belum tersedia di pasar kerja lokal. Perbandingan berikut membantu menilai satu jabatan:

AspekTKAKandidat lokal (WNI)
IzinRPTKA dan pengesahan penggunaan TKATidak perlu
Biaya wajib ke negaraDKPTKA USD 100/bulan + PNBP E23Tidak ada
Jenis jabatanJabatan tertentu, waktu tertentuSemua jabatan
Jabatan HRDilarangBoleh
Kewajiban tambahanPendamping, pelatihan, bahasa, pemulanganTidak ada

Kandidat lokal tetap memerlukan iuran jaminan sosial, yang rinciannya ada di panduan iuran BPJS Ketenagakerjaan perusahaan. Artinya, sebelum memutuskan merekrut dari luar negeri, ada baiknya memetakan pasar lokal lebih dulu, karena izin TKA hanya dapat dipertahankan jika jabatan itu memang belum bisa diisi WNI.

Kajian KPK mencatat jumlah TKA naik 12.800 orang atau 7,6% dari 2019 sampai 2024, dengan sebaran terbanyak di Sulawesi Tengah lalu DKI Jakarta, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.

Apa yang perlu diwaspadai sebelum mempekerjakan TKA?

Lima risiko ini paling mahal jika terlewat, dan masing-masing terkait aturannya.

  1. TKA bekerja sebelum izin lengkap. Tanpa RPTKA dan pengesahan, sanksinya berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan usaha sampai pencabutan izin usaha (Pasal 64 UU 27/2026). Menurut Investortrust (24 Februari 2026), Kemnaker mendenda 12 perusahaan dengan total Rp4,48 miliar atas pelanggaran aturan TKA yang ditemukan pada Januari sampai Februari 2026.
  2. Menempatkan TKA di jabatan SDM. Jabatan personalia tertutup bagi TKA (Pasal 62 ayat 3), termasuk rekrutmen dan hubungan industrial.
  3. Membayar DKPTKA terlalu cepat. Dana yang disetor tidak dapat dikembalikan kecuali TKA batal datang dan ada bukti resmi, sehingga bayar setelah kandidat pasti berangkat.
  4. Menganggap KITAS sudah cukup. KITAS adalah izin tinggal, sedangkan izin mempekerjakan berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan, dan status Permenaker 8/2021 di JDIH Kemnaker masih "Berlaku" tanpa perubahan per 13 November 2026.
  5. Prosedur baru yang belum terbit. Peraturan pemerintah tentang pengesahan penggunaan TKA menurut UU 27/2026 belum terbit, sehingga minta konsultan hukum mengecek perubahan sebelum mengajukan atau memperpanjang RPTKA.

Biaya rekrutmen untuk mencari kandidat juga perlu dihitung terpisah dari biaya izin, dan model fee yang umum dijelaskan di artikel biaya jasa headhunter.

Bagaimana Jesson Global dapat membantu?

Keputusan pertama adalah memastikan jabatan itu memang perlu diisi warga asing, lalu menemukan kandidat yang lolos syarat pendidikan dan pengalaman 5 tahun. Jesson Global menyediakan layanan rekrutmen Jesson Global untuk posisi tetap dari level staf sampai C-suite, termasuk penempatan lintas negara di Asia Tenggara, melalui PT. Jesson Global Indonesia. Kami adalah perusahaan rekrutmen, sehingga pengajuan RPTKA dan visa tetap dilakukan oleh perusahaan Anda sebagai pemberi kerja dan sponsor. Ceritakan posisi yang sedang Anda cari.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa cara mempekerjakan TKA di Indonesia?

Pada dasarnya ada satu jalur bagi perusahaan, yaitu RPTKA yang disahkan Menteri Ketenagakerjaan lalu visa kerja E23 dan KITAS. Jenis RPTKA-nya bisa berbeda: pekerjaan sementara 6 bulan, pekerjaan lebih dari 6 bulan sampai 2 tahun, KEK 5 tahun, atau non-DKPTKA untuk instansi dan lembaga tertentu. Direksi atau komisaris pemegang saham tertentu dikecualikan dari RPTKA.

Berapa lama proses RPTKA?

Menurut kajian KPK atas alur Kementerian Ketenagakerjaan, total batas layanan di kementerian adalah 4 hari kerja jika dokumen lengkap. Hasil penilaian kelayakan terbit paling lama 2 hari kerja, dan verifikasi data calon TKA paling lama 2 hari kerja. Jika ada kekurangan, perusahaan diberi waktu paling lama 5 hari kerja untuk melengkapinya.

Apakah direktur asing perlu RPTKA?

Direktur atau komisaris asing yang memiliki saham tertentu atau merupakan pemegang saham dikecualikan dari pengesahan RPTKA, menurut ringkasan kajian KPK atas PP 34/2021. Direktur asing tanpa kepemilikan saham tetap memerlukan RPTKA. Pengecualian ini tidak menghapus kewajiban izin tinggal dari Ditjen Imigrasi.

Apakah DKPTKA bisa dikembalikan?

Umumnya tidak. Kajian KPK menyatakan DKPTKA yang sudah disetor ke kas negara bersifat tidak dapat dikembalikan. Ada prosedur penarikan DKPTKA jika TKA batal datang ke Indonesia, dengan syarat bukti dari instansi berwenang, rekening dolar AS atas nama perusahaan dan NPWP perusahaan.

Bolehkah TKA menjadi manajer HRD?

Tidak. Pasal 62 ayat 3 UU 27/2026 melarang TKA menduduki jabatan yang mengurusi personalia atau sumber daya manusia. Kepmenaker 349/2019 merinci 18 jabatan yang tertutup, termasuk Manajer Personalia, Manajer Hubungan Industrial dan Supervisor Perekrutan Personalia.

Terakhir diperbarui: 13 November 2026

← Back to Insights