Karyawan Tetap Adalah: Arti PKWTT dan Aturan Pengangkatan
Karyawan tetap adalah pekerja dengan PKWTT. Aturan pengangkatan menurut UU 27/2026: surat pengangkatan, kapan kontrak jadi tetap, masa percobaan, dan hak.
Karyawan tetap adalah pekerja yang terikat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), yaitu perjanjian kerja tanpa tanggal berakhir. Per November 2026, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (UU 27/2026), yang berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut UU 13/2003. Bagi perusahaan di Jakarta, Surabaya, maupun daerah lain, status ini menentukan masa percobaan, pesangon, dan cara mengakhiri hubungan kerja.
Apa arti karyawan tetap menurut hukum?
Karyawan tetap adalah pekerja dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, karena UU 27/2026 Pasal 80 ayat (1) hanya mengenal dua jenis perjanjian kerja: untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu. Istilah "karyawan tetap" sendiri tidak dipakai dalam undang-undang, tetapi praktik HR di Indonesia memakainya untuk pekerja PKWTT.
Hubungan kerja menurut Pasal 1 angka 19 UU 27/2026 memiliki tiga unsur, yaitu pekerjaan, upah, dan perintah. Artinya, siapa pun yang bekerja di bawah perintah Anda dan menerima upah sudah berada dalam hubungan kerja, sehingga Anda tidak bisa menghindari kewajiban hanya dengan tidak membuat kontrak.
PKWTT boleh dibuat tertulis atau lisan (Pasal 93 ayat 1), tetapi perjanjian lisan mewajibkan surat pengangkatan tertulis. Surat itu paling sedikit memuat nama dan alamat pekerja, tanggal mulai bekerja, jenis pekerjaan, besar upah, serta nama dan tanda tangan pengusaha (Pasal 93 ayat 3). Sederhananya, karyawan tetap boleh direkrut tanpa kontrak panjang, tetapi bukti tertulis tentang upah dan jabatannya tetap wajib ada. Jika posisi yang ingin Anda isi bersifat tetap, panduan jasa penempatan karyawan tetap menjelaskan aturan, biaya, dan proses merekrut lewat penyedia jasa.
Apa beda karyawan tetap dan karyawan kontrak?
Karyawan kontrak bekerja dengan PKWT yang paling lama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun (UU 27/2026 Pasal 82 ayat 2), sedangkan karyawan tetap tidak memiliki tanggal berakhir. Perbedaan lain ada pada masa percobaan, dokumen, dan hak saat hubungan kerja selesai. Hak karyawan tetap saat di-PHK, termasuk pesangon dan UPMK, dirinci di panduan pesangon dan PHK menurut UU 27/2026.
| Aspek | Karyawan tetap (PKWTT) | Karyawan kontrak (PKWT) |
|---|---|---|
| Jangka waktu | Tidak ditentukan | Paling lama 2 tahun, diperpanjang 2 kali x 1 tahun (Pasal 82) |
| Bentuk perjanjian | Tertulis atau lisan dengan surat pengangkatan (Pasal 93) | Wajib tertulis, bahasa Indonesia dan huruf Latin (Pasal 83) |
| Masa percobaan | Boleh, paling lama 3 bulan (Pasal 92) | Dilarang, batal demi hukum (Pasal 86) |
| Jenis pekerjaan | Pekerjaan tetap | Hanya pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu (Pasal 87) |
| Saat hubungan kerja berakhir | Pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak sesuai alasan (Pasal 232) | Uang kompensasi sesuai masa kerja (Pasal 88) |
Tabel ini menunjukkan bahwa PKWT bukan versi murah dari karyawan tetap, sebab undang-undang membatasi pekerjaan apa yang boleh dikontrak. Dalam praktiknya, pilihan antara keduanya ditentukan oleh sifat pekerjaannya, bukan oleh anggaran perusahaan.
Kapan karyawan kontrak otomatis menjadi karyawan tetap?
Karyawan kontrak otomatis menjadi karyawan tetap ketika PKWT melanggar syarat tertentu, karena UU 27/2026 menyebut hasilnya "demi hukum menjadi Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu". Ada empat pemicu yang perlu dicek sebelum kontrak ditandatangani, dan tabel di bawah juga memuat satu aturan terkait masa percobaan.
| Pemicu | Dasar hukum | Akibat |
|---|---|---|
| PKWT tidak dibuat tertulis | Pasal 85 | Menjadi PKWTT |
| PKWT dipakai untuk pekerjaan yang bersifat tetap | Pasal 87 ayat (2) dan (5) | Menjadi PKWTT |
| Pekerjaan tidak termasuk lima jenis yang boleh di-PKWT-kan | Pasal 87 ayat (1) dan (5) | Menjadi PKWTT |
| PKWT mensyaratkan masa percobaan | Pasal 86 | Masa percobaan batal, masa kerja tetap dihitung |
| Pekerja alih daya dipakai untuk pekerjaan yang terkait langsung dengan produksi | Pasal 98 ayat (1) | Menjadi pekerja perusahaan pengguna |
Lima jenis pekerjaan yang boleh memakai PKWT menurut Pasal 87 ayat (1) adalah pekerjaan sekali selesai atau sementara, pekerjaan yang selesai paling lama 2 tahun, pekerjaan musiman, pekerjaan untuk produk atau kegiatan baru yang masih dalam percobaan, dan pekerjaan yang sifatnya tidak tetap. Pemberi kerja juga wajib mencatatkan PKWT paling lambat 3 hari kerja sejak ditandatangani (Pasal 87 ayat 3). Sederhananya, jika posisi itu akan selalu ada di perusahaan Anda, misalnya staf akuntansi atau kepala gudang, kontraknya berisiko dianggap kontrak tetap sejak awal.
Bagaimana masa percobaan karyawan tetap diatur?
Masa percobaan hanya boleh untuk karyawan tetap dan paling lama 3 bulan (UU 27/2026 Pasal 92 ayat 1). Selama masa itu, perusahaan wajib membayar paling sedikit 75% dari upah jabatan tersebut dan tidak di bawah upah minimum, serta memberikan jaminan sosial (Pasal 92 ayat 2).
Syarat masa percobaan harus tertulis di PKWTT atau surat pengangkatan, dan jika tidak tertulis maka masa percobaan dianggap tidak ada (Pasal 92 ayat 4 dan 5). Masa percobaan juga dihitung sebagai masa kerja (Pasal 92 ayat 6). Contohnya, untuk jabatan dengan upah Rp8.000.000 per bulan, upah masa percobaan paling rendah Rp6.000.000 per bulan, dan angka itu tetap harus berada di atas upah minimum daerah. Artinya, masa percobaan adalah masa evaluasi dengan upah dasar yang dilindungi, bukan masa kerja tanpa hak.
UU 27/2026 tidak memuat aturan khusus tentang pemutusan saat masa percobaan, dan pengecualian perundingan bipartit dalam Pasal 229 tidak menyebut masa percobaan. Belum ada aturan pelaksana yang menjelaskan hal ini per November 2026, sehingga sebaiknya Anda meminta pendapat hukum sebelum mengakhiri hubungan kerja di masa itu.
Apa saja hak karyawan tetap yang perlu dianggarkan?
Hak karyawan tetap yang langsung memengaruhi anggaran adalah upah, iuran BPJS, THR, dan biaya saat hubungan kerja berakhir. Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung perusahaan adalah JHT 3,7%, JKK 0,24% sampai 1,74% sesuai risiko, JKM 0,3%, dan JP 2% dari upah bulanan, menurut BPJS Ketenagakerjaan. Upah untuk iuran JP dibatasi Rp10.547.400 per bulan (BPJS Ketenagakerjaan), sedangkan BPJS Kesehatan menambah 4% dari upah dengan batas upah Rp12.000.000. Rincian hitungannya ada di panduan iuran BPJS Ketenagakerjaan perusahaan.
THR keagamaan sebesar satu bulan upah wajib dibayar kepada pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, dan pekerja dengan masa kerja 1 sampai kurang dari 12 bulan menerima secara proporsional, menurut edaran THR 2026. Pajak penghasilannya dipotong dengan tarif efektif yang dijelaskan di artikel PPh 21 TER.
Saat hubungan kerja karyawan tetap berakhir karena pemutusan, perusahaan membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak, dengan faktor pengali sesuai alasan pemutusan (UU 27/2026 Pasal 232 ayat 1). Tabel dasar pesangon dimulai dari 1 bulan upah untuk masa kerja kurang dari 1 tahun sampai 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun atau lebih (Pasal 232 ayat 2).
Berapa beda biaya akhir hubungan kerja karyawan tetap dan kontrak?
Pada upah yang sama, karyawan tetap memiliki biaya akhir hubungan kerja yang lebih besar, tetapi karyawan kontrak juga tidak bebas biaya. Contoh di bawah memakai upah Rp8.000.000 per bulan dan tabel dasar sebelum faktor pengali.
| Situasi | Dasar hukum | Biaya minimum |
|---|---|---|
| PKWT selesai setelah 12 bulan | PP 35/2021 Pasal 16 | 1 bulan upah = Rp8.000.000 |
| PKWT selesai setelah 6 bulan | PP 35/2021 Pasal 16 | 6/12 x upah = Rp4.000.000 |
| PKWTT diputus pada masa kerja 1 tahun | UU 27/2026 Pasal 232 ayat 2 | Pesangon 2 bulan = Rp16.000.000 |
| PKWTT diputus pada masa kerja 3 tahun | UU 27/2026 Pasal 232 ayat 2 dan 3 | Pesangon 4 + UPMK 2 = Rp48.000.000 |
Uang kompensasi PKWT mengikuti PP 35/2021 Pasal 16, yang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 27/2026 (Pasal 310), dan dasar upahnya adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Angka pesangon di tabel adalah batas bawah, dan faktor pengali per alasan pemutusan dapat mengubahnya. Dalam praktiknya, biaya keluar karyawan tetap naik seiring masa kerja, sehingga keputusan merekrut sebagai karyawan tetap sebaiknya diambil untuk peran yang memang Anda butuhkan jangka panjang.
Apa yang perlu diwaspadai perusahaan sebelum mengangkat karyawan tetap?
Risiko terbesar justru muncul ketika perusahaan menghindari status karyawan tetap dengan cara yang dilarang. Berikut hal yang perlu dicek, masing-masing dengan aturannya:
- Kontrak berulang untuk pekerjaan tetap. PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap menjadi PKWTT demi hukum (Pasal 87 ayat 2 dan 5), dan pekerja dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pengawas (Pasal 87 ayat 6).
- Masa percobaan yang tidak tertulis. Jika syaratnya tidak tercantum di PKWTT atau surat pengangkatan, masa percobaan dianggap tidak ada (Pasal 92 ayat 5).
- Upah masa percobaan terlalu rendah. Membayar di bawah 75% upah jabatan atau di bawah upah minimum melanggar Pasal 92 ayat 2, dan Pasal 274 memuat ancaman pidana untuk pelanggaran ini.
- PKWTT lisan tanpa surat pengangkatan. Pelanggaran Pasal 93 ayat 2 dikenai peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau pembatasan kegiatan usaha (Pasal 94).
- Pemutusan tanpa perundingan. Pemutusan wajib melalui perundingan bipartit (Pasal 228 ayat 3), dan tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap pemutusan batal demi hukum.
Aturan pelaksana UU 27/2026 wajib terbit paling lama satu tahun sejak 28 Oktober 2026 (Pasal 312), sehingga sebagian detail, misalnya faktor pengali pesangon per alasan, masih dapat berubah. Sederhananya, catat semua status kerja secara tertulis sekarang, lalu periksa kembali ketika peraturan pemerintah yang baru terbit.
Ketentuan isi dokumen yang menyertai pengangkatan dibahas di panduan surat penawaran kerja karyawan baru. Jika Anda sedang mencari kandidat untuk posisi tetap, Jesson Global menyediakan jasa rekrutmen karyawan tetap dari level staf hingga direksi melalui PT. Jesson Global Indonesia. Ceritakan posisi yang sedang Anda rekrut melalui formulir kontak Jesson Global.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah PKWTT sama dengan karyawan tetap?
Ya. Karyawan tetap adalah sebutan sehari-hari untuk pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). UU 27/2026 Pasal 80 ayat (1) membagi perjanjian kerja menjadi waktu tertentu dan waktu tidak tertentu, dan istilah "karyawan tetap" tidak tertulis di undang-undang. Jadi, ketika dokumen HR menyebut karyawan tetap, dasar hukumnya adalah ketentuan PKWTT dalam Pasal 92 sampai 94.
Apa contoh karyawan tetap di perusahaan?
Contohnya adalah staf akuntansi, staf administrasi, supervisor produksi, atau manajer penjualan, yaitu posisi yang akan terus dibutuhkan selama perusahaan beroperasi. UU 27/2026 Pasal 87 ayat (2) melarang PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Sebaliknya, pekerja proyek pembangunan gedung atau pekerja musiman saat panen dapat memakai PKWT karena pekerjaannya selesai dalam waktu tertentu.
Apakah karyawan tetap wajib punya kontrak tertulis?
Tidak wajib dalam bentuk kontrak, karena PKWTT boleh dibuat lisan menurut Pasal 93 ayat (1) UU 27/2026. Namun, jika lisan, perusahaan wajib menerbitkan surat pengangkatan tertulis berisi nama, alamat, tanggal mulai kerja, jenis pekerjaan, upah, dan tanda tangan pengusaha. Tanpa surat itu, perusahaan dapat dikenai peringatan, denda administratif, atau pembatasan kegiatan usaha.
Berapa lama masa percobaan karyawan tetap?
Paling lama 3 bulan menurut UU 27/2026 Pasal 92 ayat (1). Selama masa percobaan, upahnya paling sedikit 75% dari upah jabatan itu dan tidak di bawah upah minimum, dan pekerja tetap didaftarkan ke BPJS. Masa percobaan wajib dicantumkan secara tertulis, dan masa itu dihitung sebagai masa kerja untuk perhitungan hak berikutnya.
Apakah karyawan kontrak bisa diangkat menjadi karyawan tetap sebelum kontrak habis?
Bisa, karena perjanjian kerja dapat diubah atas persetujuan para pihak (UU 27/2026 Pasal 80 ayat 2). Perusahaan cukup membuat PKWTT atau surat pengangkatan baru yang memuat tanggal mulai, jabatan, dan upah. UU 27/2026 tidak mengatur secara khusus perhitungan uang kompensasi PKWT ketika kontrak diganti PKWTT sebelum habis, sehingga sebaiknya Anda memeriksa hal ini dengan konsultan hukum sebelum perubahan status.
Terakhir diperbarui: 10 November 2026
← Back to Insights