PPh 21 TER Adalah: Arti, Kategori, dan Contoh Hitung
PPh 21 TER adalah tarif efektif rata-rata untuk memotong pajak gaji bulanan sejak 2024. Pahami kategori A, B, C dan contoh setahun dengan THR.
PPh 21 TER adalah tarif efektif rata-rata yang dipakai pemberi kerja untuk memotong PPh Pasal 21 atas gaji setiap bulan sejak 1 Januari 2024, berdasarkan PP 58/2023. Rumusnya cukup satu langkah, yaitu penghasilan bruto sebulan dikalikan tarif dari tabel kategori A, B, atau C. TER tidak mengubah total pajak setahun, karena masa pajak terakhir tetap dihitung ulang dengan tarif progresif Pasal 17.
Apa itu PPh 21 TER dan apa dasar hukumnya?
TER adalah singkatan dari tarif efektif rata-rata, dan tarif ini menggantikan cara lama yang menyetahunkan gaji setiap bulan sebelum menerapkan tarif progresif. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023), sedangkan petunjuk pelaksanaannya ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 (PMK 168/2023).
Menurut JDIH Kementerian Keuangan, PMK 168/2023 berstatus berlaku sejak 1 Januari 2024 dan tidak memiliki catatan perubahan atau pencabutan per 6 November 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa TER bulanan tidak berdampak pada total PPh 21 yang terutang dalam satu tahun. Sederhananya, TER hanya mengubah cara pajak dicicil setiap bulan, tetapi jumlah akhirnya untuk karyawan tetap tetap sama.
Panduan berbahasa Inggris tentang kapan PPh 21 TER mulai berlaku membahas latar belakang perubahan ini untuk tim regional yang mengelola payroll Indonesia dari luar negeri.
Siapa yang memakai TER bulanan dan TER harian?
TER bulanan dipakai untuk pegawai tetap pada masa pajak Januari sampai November, sedangkan TER harian dipakai untuk pegawai tidak tetap yang dibayar harian, mingguan, atau borongan. Kedua tabel ada di lampiran PP 58/2023.
Untuk TER harian, DJP menjelaskan bahwa tarifnya 0% untuk penghasilan bruto rata-rata sampai Rp450.000 sehari, dan 0,5% untuk penghasilan di atas Rp450.000 sampai Rp2.500.000 sehari. Artinya, pekerja harian dengan upah kecil umumnya tidak dipotong PPh 21, tetapi pemberi kerja tetap perlu mencatat penghasilannya.
Kategori A, B, dan C ditentukan oleh apa?
Kategori TER ditentukan oleh status penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karyawan, yaitu status kawin dan jumlah tanggungannya. Semakin besar PTKP, semakin tinggi batas penghasilan sebelum tarif tertentu berlaku.
| Kategori TER | Status PTKP yang masuk |
|---|---|
| A | TK/0, TK/1, K/0 |
| B | TK/2, TK/3, K/1, K/2 |
| C | K/3 |
Pembagian ini mengikuti penjelasan DJP tentang TER. Dalam praktiknya, tim HR cukup memastikan status PTKP setiap karyawan benar di awal tahun, karena kesalahan status langsung membuat tarif bulanan salah.
Bagaimana menghitung PPh 21 dengan TER setiap bulan?
Rumus bulanan adalah penghasilan bruto sebulan dikalikan tarif TER sesuai kategori dan rentang penghasilannya. Penghasilan bruto mencakup gaji, tunjangan tetap dan tidak tetap, serta penghasilan lain yang dibayar pada bulan itu.
Beberapa baris tabel kategori A dari lampiran resmi PP 58/2023 yang dipakai dalam contoh artikel ini:
| Penghasilan bruto sebulan (kategori A) | Tarif TER |
|---|---|
| Sampai Rp5.400.000 | 0% |
| Di atas Rp28.000.000 sampai Rp30.050.000 | 12% |
| Di atas Rp56.300.000 sampai Rp62.200.000 | 20% |
| Di atas Rp1.400.000.000 | 34% |
Jadi karyawan TK/0 dengan bruto Rp30 juta sebulan dipotong 12%, yaitu Rp3.600.000. Sederhananya, HR tidak lagi menghitung biaya jabatan dan PTKP setiap bulan, karena keduanya baru diperhitungkan di akhir tahun.
Mengapa perhitungan Desember berbeda?
Pada masa pajak terakhir, biasanya Desember, pemberi kerja menghitung pajak setahun penuh dengan tarif Pasal 17, lalu mengurangkannya dengan PPh 21 yang sudah dipotong Januari sampai November. Selisihnya menjadi potongan Desember, dan selisih ini bisa lebih kecil, lebih besar, atau bahkan negatif.
Perhitungan setahun memakai pengurang yang tidak dipakai saat TER. Biaya jabatan adalah 5% dari bruto dengan batas Rp6 juta setahun, sedangkan PTKP TK/0 adalah Rp54 juta. Tarif Pasal 17 menurut CNBC Indonesia adalah 5% sampai Rp60 juta, 15% untuk Rp60 juta sampai Rp250 juta, dan 25% untuk Rp250 juta sampai Rp500 juta, lalu 30% dan 35% di atasnya. Artinya, Desember adalah bulan "pembetulan" yang menyamakan cicilan dengan pajak sebenarnya.
Contoh setahun: gaji Rp30 juta dengan THR di bulan Maret
Contoh ini memakai karyawan TK/0 dengan gaji Rp30 juta sebulan dan THR satu bulan gaji yang dibayar di bulan Maret. THR satu bulan upah berlaku untuk masa kerja 12 bulan atau lebih menurut edaran THR 2026. Untuk menyederhanakan, iuran pensiun atau JHT yang dibayar karyawan dan bonus lain tidak dihitung.
| Masa pajak | Bruto bulan itu | Tarif | PPh 21 dipotong |
|---|---|---|---|
| Januari, Februari, April sampai November (10 bulan) | Rp30.000.000 | 12% | Rp3.600.000 per bulan |
| Maret (gaji + THR) | Rp60.000.000 | 20% | Rp12.000.000 |
| Total Januari sampai November | Rp360.000.000 | Rp48.000.000 | |
| Desember (perhitungan ulang) | Rp30.000.000 | Pasal 17 | Rp3.500.000 |
Pajak setahun dihitung dari bruto Rp390 juta, dikurangi biaya jabatan Rp6 juta dan PTKP Rp54 juta, sehingga penghasilan kena pajak menjadi Rp330 juta. Tarif Pasal 17 atas Rp330 juta menghasilkan Rp51.500.000, sehingga potongan Desember adalah Rp51.500.000 dikurangi Rp48.000.000, yaitu Rp3.500.000. Sederhananya, karyawan merasakan potongan besar di bulan THR, tetapi Desember menyesuaikan kembali sehingga total setahun sesuai tarif progresif.
Contoh ini juga menunjukkan bahwa bulan THR tidak membuat pajak setahun naik. Bulan itu hanya memajukan sebagian cicilan, dan beban efektifnya sekitar 13,2% dari bruto setahun.
Apa yang terjadi jika bonus dibayar di luar Desember?
Bonus yang dibayar sebelum Desember menaikkan tarif TER di bulan pembayarannya, sehingga cicilan Januari sampai November bisa melebihi pajak setahun. Analisis Ikatan Akuntan Indonesia menyebut kondisi ini dapat membuat pajak masa Desember menjadi lebih bayar. Artinya, untuk karyawan dengan bonus besar di pertengahan tahun, HR perlu menyiapkan penjelasan mengapa slip gaji Desember bisa menunjukkan pengembalian, bukan potongan.
Kesalahan apa yang sering terjadi saat memakai TER?
Kesalahan yang paling sering bersumber dari data, bukan dari rumus, karena TER sangat bergantung pada status PTKP dan komponen bruto yang benar.
- Status PTKP tidak diperbarui. Karyawan yang menikah atau menambah tanggungan bisa pindah kategori, sehingga tarifnya berubah.
- Tunjangan tidak tetap terlewat. Semua penghasilan yang dibayar pada bulan itu masuk bruto, dan tarif dipilih dari total tersebut.
- Desember dihitung dengan TER. Masa pajak terakhir harus memakai Pasal 17, jadi memakai tabel TER di bulan ini akan menghasilkan angka yang salah.
Untuk paket karyawan senior, PPh 21 hanya satu bagian dari biaya pemberi kerja, karena iuran BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung perusahaan juga perlu dimasukkan ke perhitungan biaya total.
Langkah berikutnya untuk perekrutan posisi senior
Saat merekrut eksekutif, perbedaan antara gaji bruto, potongan TER bulanan, dan penghasilan bersih sering memengaruhi negosiasi penawaran. Jika Anda sedang mencari kandidat untuk posisi direktur atau kepala fungsi, tim kami di layanan rekrutmen karyawan tetap Jesson Global dapat membantu menyusun proses pencarian dan diskusi paket bersama Anda.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah TER membuat pajak karyawan setahun menjadi lebih besar?
Tidak untuk karyawan tetap. DJP menyatakan bahwa TER bulanan tidak berdampak pada total PPh 21 yang terutang dalam satu tahun, karena masa pajak terakhir dihitung ulang dengan tarif Pasal 17. Yang berubah adalah pola cicilannya, sehingga bulan dengan THR atau bonus terlihat lebih berat, sedangkan Desember menyesuaikan selisihnya.
Sejak kapan PPh 21 TER berlaku?
TER berlaku sejak 1 Januari 2024 berdasarkan PP 58/2023, dengan petunjuk pelaksanaan dalam PMK 168/2023. Per 6 November 2026, JDIH Kementerian Keuangan mencatat PMK 168/2023 masih berlaku tanpa catatan perubahan. Pemberi kerja sebaiknya tetap memeriksa pengumuman DJP setiap awal tahun pajak.
Bagaimana cara mengetahui kategori TER seorang karyawan?
Kategori ditentukan oleh status PTKP. TK/0, TK/1, dan K/0 masuk kategori A; TK/2, TK/3, K/1, dan K/2 masuk kategori B; sedangkan K/3 masuk kategori C. HR perlu memastikan status ini sesuai data karyawan pada awal tahun, karena status yang keliru langsung mengubah tarif bulanan.
Apakah pegawai tidak tetap juga memakai TER?
Ya, pegawai tidak tetap yang dibayar harian, mingguan, atau borongan memakai TER harian. Tarifnya 0% untuk rata-rata penghasilan bruto sampai Rp450.000 sehari dan 0,5% untuk penghasilan di atas Rp450.000 sampai Rp2.500.000 sehari. Ketentuan lengkap untuk penghasilan di atas batas tersebut ada dalam PMK 168/2023.
Mengapa potongan PPh 21 Desember bisa negatif?
Potongan Desember adalah selisih antara pajak setahun menurut Pasal 17 dan total potongan TER Januari sampai November. Jika bonus besar dibayar sebelum Desember, cicilan TER bisa melebihi pajak setahun, sehingga terjadi lebih bayar. Dalam kondisi ini, HR perlu memeriksa ulang perhitungan setahun dan menjelaskannya kepada karyawan sebelum slip gaji Desember terbit.
← Back to Insights