Jesson Global logo
For EmployersEmployment Law & Payroll·8 min read·

Kontrak Kerja Direksi Perusahaan: Aturan UU PT dan Isinya

Direksi PT diangkat RUPS untuk masa jabatan tertentu, bukan lewat PKWT biasa. Pelajari aturan UU PT soal gaji, pemberhentian, dan isi dokumen penunjukan.

Jessica Baware
By Jessica Baware
Co-Founder & CEO, Jesson Global

Anggota direksi perseroan terbatas (PT) diangkat oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk jangka waktu tertentu menurut Pasal 94 UU 40/2007, bukan diangkat lewat perjanjian kerja biasa. Karena itu, "kontrak kerja direksi" dalam praktik adalah keputusan RUPS ditambah dokumen penunjukan yang mengikuti anggaran dasar. Gaji ditetapkan RUPS atau Dewan Komisaris, dan RUPS dapat memberhentikan direktur kapan saja dengan menyebutkan alasan.

Apakah direksi memiliki kontrak kerja seperti karyawan?

Tidak dalam arti perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha, karena dasar jabatan direksi adalah keputusan RUPS. Menurut Pasal 50 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) justru menyebut direksi sebagai organ yang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, dan pengangkatannya dilakukan oleh RUPS.

Mahkamah Agung menegaskan konsekuensinya dalam rumusan kamar perdata SEMA 1/2022. Menurut rumusan itu, pekerja yang diangkat menjadi direksi di perusahaan yang sama melalui RUPS secara hukum berakhir hubungan kerjanya sejak tanggal pengangkatan. Sederhananya, begitu seseorang resmi menjadi direksi lewat RUPS, pengadilan tidak lagi memandangnya sebagai karyawan di perusahaan itu.

Hal ini berbeda dengan karyawan yang hanya memakai jabatan "director" di kartu nama, misalnya Sales Director atau Finance Director, tetapi tidak pernah diangkat oleh RUPS. Mereka tetap direkrut dengan perjanjian kerja dan surat penawaran kerja, karena jabatan internal semacam itu tidak menjadikan mereka anggota direksi menurut UU PT.

Siapa yang mengangkat direksi dan berapa lama masa jabatannya?

RUPS mengangkat anggota direksi, kecuali direksi pertama yang diangkat oleh pendiri dalam akta pendirian, dan masa jabatannya selalu untuk jangka waktu tertentu yang dapat diperpanjang dengan pengangkatan kembali. Penjelasan Pasal 94 ayat (1) menyatakan kewenangan RUPS ini tidak dapat dilimpahkan kepada organ lain atau pihak lain.

UU PT tidak menetapkan angka masa jabatan, tetapi penjelasan Pasal 94 ayat (3) memberi contoh 3 atau 5 tahun. Penjelasan yang sama menyatakan bahwa direktur yang masa jabatannya berakhir tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya, dan sejak itu ia tidak berhak bertindak atas nama perseroan sampai diangkat kembali oleh RUPS. Artinya, perusahaan perlu mencatat tanggal berakhirnya masa jabatan dan menjadwalkan RUPS sebelum tanggal itu, agar tidak ada kekosongan kewenangan.

Pasal 94 juga mengatur administrasinya. Keputusan RUPS menetapkan kapan pengangkatan berlaku, dan jika tidak ditetapkan maka pengangkatan berlaku sejak RUPS ditutup, sedangkan direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada Menteri paling lambat 30 hari sejak keputusan RUPS.

Syarat calon diatur dalam Pasal 93. Calon harus orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, dan dalam lima tahun sebelum pengangkatan tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan pailit, dan tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau berkaitan dengan sektor keuangan. Proses seleksi calon, termasuk pemeriksaan latar belakang, dibahas lebih rinci dalam panduan rekrutmen direktur utama. Cara mencari calon yang memenuhi syarat ini dijelaskan di panduan jasa rekrutmen eksekutif.

Siapa yang menetapkan gaji dan tunjangan direksi?

Besarnya gaji dan tunjangan setiap anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS menurut Pasal 96, dan RUPS dapat melimpahkan kewenangan ini kepada Dewan Komisaris. Jika dilimpahkan, besaran gaji ditetapkan melalui keputusan rapat Dewan Komisaris.

Penjelasan Pasal 96 ayat (1) menegaskan bahwa yang ditetapkan adalah gaji dan tunjangan bagi setiap anggota direksi, bukan satu angka total untuk seluruh direksi. Dalam praktiknya, angka paket yang dijanjikan kepada calon direktur selama negosiasi baru mengikat perseroan setelah diputuskan oleh RUPS atau Dewan Komisaris. Struktur remunerasi dan aturan tambahan untuk perusahaan terbuka dibahas dalam artikel remunerasi direksi dan komisaris.

Bagaimana direksi diberhentikan atau mengundurkan diri?

RUPS dapat memberhentikan anggota direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya, setelah direktur tersebut diberi kesempatan membela diri, menurut Pasal 105. Kesempatan membela diri tidak diperlukan jika direktur yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian itu.

Penjelasan Pasal 105 ayat (1) menyebut alasan yang dapat dipakai, antara lain direktur tidak lagi memenuhi persyaratan, melakukan tindakan yang merugikan perseroan, atau alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS. Selain itu, Pasal 106 memberi Dewan Komisaris wewenang memberhentikan sementara anggota direksi dengan menyebutkan alasan secara tertulis. Sederhananya, pemegang saham tidak perlu menunggu masa jabatan habis untuk mengganti direktur, tetapi mereka harus memberi alasan dan kesempatan membela diri.

Untuk pengunduran diri, Pasal 107 mewajibkan anggaran dasar mengatur tata caranya, termasuk cara mengisi jabatan yang lowong. Penjelasannya menyatakan bahwa jika permohonan pengunduran diri diajukan dan jangka waktu dalam anggaran dasar terlewati, direktur berhenti tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Artinya, klausul pemberitahuan pengunduran diri dalam dokumen penunjukan harus sejalan dengan anggaran dasar, bukan dibuat sendiri.

Apa tanggung jawab pribadi yang perlu dijelaskan kepada calon direktur?

Setiap anggota direksi wajib menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, dan ia bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika bersalah atau lalai menurut Pasal 97. Jika direksi terdiri atas dua orang atau lebih, tanggung jawab itu berlaku secara tanggung renteng.

Pasal 97 ayat (5) memberi jalan keluar bagi direktur yang dapat membuktikan empat hal: kerugian bukan karena kesalahannya, ia telah bertindak dengan itikad baik dan hati-hati, ia tidak memiliki benturan kepentingan, dan ia telah mengambil tindakan untuk mencegah kerugian berlanjut. Pemegang saham yang mewakili paling sedikit sepersepuluh saham dengan hak suara juga dapat menggugat direktur atas nama perseroan. Dalam praktiknya, kandidat eksekutif senior sering menanyakan hal ini sejak awal, sehingga perusahaan sebaiknya siap menjelaskan tata kelola dan perlindungan yang tersedia.

Bagaimana jika karyawan diangkat menjadi direksi?

Menurut SEMA 1/2022, karyawan yang diangkat menjadi direksi di perusahaan yang sama melalui RUPS berakhir hubungan kerjanya sejak pengangkatan, dan ia berhak atas uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai peraturan yang berlaku. Masa kerjanya dihitung sejak hubungan kerja dimulai, sedangkan upah yang dipakai adalah upah terakhir sebelum diangkat menjadi direksi.

Sederhananya, promosi dari karyawan menjadi direksi bukan sekadar kenaikan jabatan, karena perusahaan menutup hubungan kerja lama dan menghitung hak karyawan tersebut. Perhitungan kompensasinya mengikuti hukum ketenagakerjaan yang berlaku saat itu. DPR telah mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Oktober 2026, dan menurut CNBC Indonesia undang-undang itu masih diproses di Setneg pada 21 Oktober 2026 dan berlaku satu tahun setelah diundangkan. Kami belum menemukan nomor maupun teks resminya per 6 November 2026, jadi periksa ketentuan terbaru sebelum menghitung kompensasi.

Apa saja isi dokumen penunjukan direksi?

Dokumen penunjukan direksi, yang sering disebut perjanjian direksi atau surat penunjukan, sebaiknya mencerminkan keputusan RUPS dan anggaran dasar, karena dokumen itu tidak dapat mengesampingkan UU PT. Tabel berikut memetakan klausul yang umum dipakai ke pasal yang mengaturnya.

KlausulPasal UU PTSiapa yang memutuskanCatatan
Pengangkatan dan tanggal mulaiPasal 94 ayat (1), (5), (6)RUPSJika tanggal tidak ditetapkan, berlaku sejak RUPS ditutup
Masa jabatanPasal 94 ayat (3)RUPS, sesuai anggaran dasarTidak berlanjut otomatis setelah berakhir
Tugas dan pembagian wewenangPasal 92 ayat (5), (6)RUPS, atau direksi jika RUPS tidak menetapkanPerusahaan tertentu wajib punya minimal dua direktur
Gaji dan tunjanganPasal 96RUPS atau Dewan Komisaris jika dilimpahkanDitetapkan per anggota direksi
Benturan kepentinganPasal 99Diatur undang-undangDirektur yang berbenturan tidak berwenang mewakili perseroan
PemberhentianPasal 105, 106RUPS; sementara oleh Dewan KomisarisWajib alasan dan kesempatan membela diri
Pengunduran diriPasal 107Tata cara dalam anggaran dasarBerhenti setelah jangka waktu terlewati
Pemberitahuan ke MenteriPasal 94 ayat (7)DireksiPaling lambat 30 hari

Klausul di luar tabel, seperti kerahasiaan, fasilitas, atau larangan bersaing, adalah kesepakatan para pihak dan perlu ditinjau oleh penasihat hukum. Artinya, tabel ini membantu Anda memeriksa apakah dokumen penunjukan sudah sejalan dengan undang-undang, tetapi bukan pengganti nasihat hukum untuk kasus tertentu.

Kesalahan apa yang sering terjadi?

Kesalahan umumnya muncul ketika perusahaan memperlakukan direksi seperti karyawan biasa, atau sebaliknya.

  1. Memakai format PKWT untuk direksi. Jabatan direksi lahir dari keputusan RUPS, sehingga dokumen yang hanya berbentuk perjanjian kerja tanpa keputusan RUPS tidak menjadikan seseorang anggota direksi.
  2. Membiarkan masa jabatan lewat. Direktur yang masa jabatannya habis tidak berhak bertindak atas nama perseroan sampai diangkat kembali.
  3. Menjanjikan paket tanpa keputusan organ yang berwenang. Angka gaji direksi ditetapkan RUPS atau Dewan Komisaris, bukan oleh direktur lain atau tim HR.
  4. Lupa menghitung hak karyawan yang dipromosikan. SEMA 1/2022 menyatakan hubungan kerjanya berakhir dan ia berhak atas kompensasi.

Teks pasal yang dikutip dalam artikel ini adalah teks UU 40/2007. UU PT telah diubah melalui rangkaian UU Cipta Kerja, dan perubahan yang kami temukan menyangkut definisi perseroan dan pendirian perseroan perorangan, bukan pasal direksi yang dikutip di atas. Konfirmasikan versi konsolidasi terbaru dengan penasihat hukum Anda sebelum menandatangani dokumen.

Langkah berikutnya

Jika Anda sedang mencari calon direktur, kejelasan soal masa jabatan, kewenangan gaji, dan tanggung jawab pribadi membantu kandidat senior mengambil keputusan lebih cepat. Tim rekrutmen Jesson Global dapat membantu memetakan kandidat direksi dan menyusun proses seleksi bersama Dewan Komisaris dan pemegang saham Anda.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah direksi PT termasuk karyawan?

Direksi yang diangkat oleh RUPS adalah organ perseroan menurut UU 40/2007, bukan pihak dalam perjanjian kerja biasa. Mahkamah Agung dalam SEMA 1/2022 menyatakan bahwa karyawan yang diangkat menjadi direksi melalui RUPS berakhir hubungan kerjanya sejak pengangkatan. Karyawan yang hanya memakai jabatan internal "director" tanpa keputusan RUPS tetap berstatus karyawan.

Berapa lama masa jabatan direksi?

UU PT hanya mensyaratkan jangka waktu tertentu dan memperbolehkan pengangkatan kembali, sedangkan lamanya diatur anggaran dasar dan keputusan RUPS. Penjelasan Pasal 94 ayat (3) memberi contoh 3 atau 5 tahun. Setelah masa jabatan berakhir, direktur tidak berhak bertindak atas nama perseroan sampai RUPS mengangkatnya kembali.

Bolehkah RUPS memberhentikan direktur sebelum masa jabatan habis?

Boleh. Pasal 105 UU PT mengizinkan RUPS memberhentikan anggota direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasan, setelah direktur diberi kesempatan membela diri. Kesempatan itu tidak diperlukan jika direktur tidak berkeberatan. Dewan Komisaris juga dapat memberhentikan sementara dengan alasan tertulis.

Apakah karyawan yang diangkat menjadi direksi berhak atas pesangon?

Menurut SEMA 1/2022, ia berhak atas uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai peraturan yang berlaku. Masa kerjanya dihitung sejak hubungan kerja dimulai, dan upah yang dipakai adalah upah terakhir sebelum pengangkatan. Karena UU Pelindungan Ketenagakerjaan baru disahkan DPR pada Oktober 2026, periksa aturan yang berlaku pada tanggal pengangkatan.

Siapa yang menandatangani dokumen penunjukan direksi?

UU PT tidak mengatur siapa yang menandatangani dokumen penunjukan, tetapi isinya harus sesuai keputusan RUPS dan anggaran dasar. Gaji dan tunjangan ditetapkan RUPS atau Dewan Komisaris jika kewenangan itu dilimpahkan. Mintalah penasihat hukum memeriksa siapa yang berwenang mewakili perseroan, terutama jika ada benturan kepentingan menurut Pasal 99.

← Back to Insights