---
title: "Surat Penawaran Kerja Karyawan Baru: Isi dan Dasar Hukum"
canonical_url: "https://www.jessonglobal.com/insights/surat-penawaran-kerja"
last_updated: "2026-11-06T05:23:15.277Z"
meta:
  description: "Surat penawaran kerja memuat posisi, gaji, status, dan tanggal mulai sebelum perjanjian kerja ditandatangani. Lihat checklist HR sesuai UU 13/2003."
  "og:description": "Surat penawaran kerja memuat posisi, gaji, status, dan tanggal mulai sebelum perjanjian kerja ditandatangani. Lihat checklist HR sesuai UU 13/2003."
  "og:title": "Surat Penawaran Kerja Karyawan Baru: Isi dan Dasar Hukum"
  "twitter:description": "Surat penawaran kerja memuat posisi, gaji, status, dan tanggal mulai sebelum perjanjian kerja ditandatangani. Lihat checklist HR sesuai UU 13/2003."
  "twitter:title": "Surat Penawaran Kerja Karyawan Baru: Isi dan Dasar Hukum"
---

Jesson Global — Home

Jesson Global — Home

**For Employers**[**Employment Law & Payroll**](https://www.jessonglobal.com/insights/topics/employment-law)Nov 6, 2026·7 min read

# Surat Penawaran Kerja Karyawan Baru: Isi dan Dasar Hukum

Surat penawaran kerja memuat posisi, gaji, status, dan tanggal mulai sebelum perjanjian kerja ditandatangani. Lihat checklist HR sesuai UU 13/2003.

![Jessica Baware](https://www.jessonglobal.com/_ipx/fit_cover&pos_top&q_76&s_44x44/cms-media/jessica-baware.jpeg)

By [**Jessica Baware**](https://www.jessonglobal.com/about#team)

Co-Founder & CEO, Jesson Global

Surat penawaran kerja, atau _offering letter_, adalah surat dari perusahaan kepada kandidat terpilih yang memuat posisi, gaji, status hubungan kerja, dan tanggal mulai, sebelum perjanjian kerja ditandatangani. UU 13/2003 tidak mengatur surat ini secara khusus, tetapi hubungan kerja lahir dari perjanjian kerja yang boleh dibuat tertulis maupun lisan. Karena itu, isi surat penawaran sebaiknya sudah sejalan dengan isi wajib perjanjian kerja menurut [~~Pasal 54 UU 13/2003~~](https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2003/13TAHUN2003UU.htm).

## Apa itu surat penawaran kerja dan apakah mengikat secara hukum?

Surat penawaran kerja adalah tawaran tertulis yang menyatakan syarat utama pekerjaan, dan kandidat biasanya menerimanya dengan menandatangani atau membalas surat tersebut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) tidak menyebut istilah _offering letter_, sehingga status hukumnya dinilai dari isinya dan dari aturan umum tentang perjanjian kerja.

Pasal 50 menyatakan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, dan Pasal 51 ayat (1) membolehkan perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Pasal 52 ayat (1) kemudian menetapkan empat syarat sah perjanjian kerja: kesepakatan kedua pihak, kemampuan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan. Sederhananya, surat penawaran yang sudah diterima dan memuat pekerjaan serta upah tidak bisa begitu saja dianggap "hanya formalitas", sehingga perusahaan sebaiknya menulisnya dengan serius sejak awal.

Pasal 55 juga menyatakan bahwa perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali atau diubah kecuali atas persetujuan para pihak. Jika perusahaan ingin surat penawaran bersifat sementara, tuliskan secara jelas bahwa hubungan kerja baru dimulai setelah perjanjian kerja atau surat pengangkatan ditandatangani, lalu minta penasihat hukum meninjau kalimat tersebut.

## Apa bedanya surat penawaran dengan perjanjian kerja?

Surat penawaran berisi ringkasan tawaran, sedangkan perjanjian kerja adalah dokumen yang mengatur syarat kerja, hak, dan kewajiban secara lengkap. UU 13/2003 mengatur isi minimal perjanjian kerja tertulis, tetapi tidak mengatur isi surat penawaran.

Pasal 54 ayat (1) mewajibkan perjanjian kerja tertulis memuat sembilan hal, yaitu identitas perusahaan, identitas pekerja, jabatan atau jenis pekerjaan, tempat kerja, besarnya upah dan cara pembayarannya, syarat kerja dengan hak dan kewajiban, mulai dan jangka waktu berlakunya, tempat dan tanggal dibuat, serta tanda tangan para pihak. Pasal 54 ayat (3) menambahkan bahwa perjanjian dibuat sekurang-kurangnya dua rangkap, dan masing-masing pihak memegang satu. Artinya, surat penawaran yang baik sudah memuat butir-butir utama ini, sehingga perjanjian kerja tinggal melengkapinya tanpa mengubah angka yang dijanjikan.

Untuk karyawan tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) yang dibuat secara lisan, Pasal 63 mewajibkan pengusaha membuat surat pengangkatan. Surat itu sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat pekerja, tanggal mulai bekerja, jenis pekerjaan, dan besarnya upah.

## Apa saja isi surat penawaran kerja yang disarankan?

Isi yang disarankan adalah butir yang nantinya wajib ada di perjanjian kerja, ditambah informasi paket yang sering ditanyakan kandidat. Tabel berikut dapat dipakai sebagai checklist sebelum surat dikirim.

| **Butir di surat penawaran** | **Klausul di dokumen berikutnya** | **Dasar** | **Catatan untuk HR** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama perusahaan dan nama kandidat | Identitas para pihak | Pasal 54 ayat (1) huruf a dan b | Gunakan nama badan hukum, bukan nama merek |
| Jabatan dan uraian singkat tugas | Jabatan atau jenis pekerjaan | Pasal 54 ayat (1) huruf c; Pasal 63 ayat (2) | Samakan dengan struktur organisasi |
| Lokasi kerja | Tempat pekerjaan | Pasal 54 ayat (1) huruf d | Sebutkan jika ada penempatan di beberapa kota |
| Gaji dan cara pembayaran | Besarnya upah dan cara pembayarannya | Pasal 54 ayat (1) huruf e; Pasal 63 ayat (2) | Nyatakan bruto atau bersih |
| Status PKWT atau PKWTT | Jangka waktu perjanjian | Pasal 54 ayat (1) huruf g | Menentukan boleh tidaknya masa percobaan |
| Tanggal mulai | Mulai berlakunya perjanjian | Pasal 54 ayat (1) huruf g; Pasal 63 ayat (2) | Beri batas waktu jawaban kandidat |
| Masa percobaan (hanya PKWTT) | Syarat masa percobaan | Pasal 60 | Paling lama 3 bulan |
| Tunjangan, THR, dan fasilitas | Syarat kerja, hak, dan kewajiban | Pasal 54 ayat (1) huruf f | Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan |

Pasal 54 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan upah dan syarat kerja dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, HR perlu mencocokkan angka dan fasilitas di surat penawaran dengan peraturan perusahaan sebelum surat ditandatangani.

## Bagaimana menuliskan gaji, pajak, dan THR?

Tuliskan apakah angka gaji adalah bruto atau bersih, karena pemotongan PPh 21 bulanan dihitung dari penghasilan bruto dengan tarif efektif rata-rata menurut [~~DJP~~](https://pajak.go.id/id/artikel/mengulik-pp-582023-ter-dan-perhitungan-pph-yang-lebih-simpel). Kandidat senior sering membandingkan tawaran berdasarkan gaji bersih, sehingga angka yang ambigu dapat memicu negosiasi ulang setelah slip gaji pertama terbit. Cara kerja tarif ini dibahas dalam penjelasan [~~PPh 21 TER~~](https://www.jessonglobal.com/insights/pph-21-ter-adalah).

Jika surat menyebut THR, sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Untuk 2026, edaran Menteri Ketenagakerjaan yang dikutip [~~Kementerian Sekretariat Negara~~](https://www.setneg.go.id/baca/index/terbitkan_edaran_thr_keagamaan_2026_menaker_harus_dibayar_penuh_tak_boleh_dicicil) menetapkan THR sebesar satu bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih. Biaya perusahaan di luar gaji juga mencakup [~~iuran BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung pemberi kerja~~](https://www.jessonglobal.com/insights/iuran-bpjs-ketenagakerjaan-perusahaan), jadi hitung paket total sebelum angka dikirim kepada kandidat.

## Bagaimana mengatur masa percobaan dalam surat penawaran?

Masa percobaan hanya boleh untuk karyawan tetap (PKWTT) dan paling lama tiga bulan menurut Pasal 60 ayat (1), dan selama masa itu upah tidak boleh di bawah upah minimum menurut Pasal 60 ayat (2). Untuk karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), masa percobaan tidak boleh disyaratkan.

Pasal 58 sebagaimana diubah melalui UU 6/2023 menyatakan bahwa PKWT tidak dapat mensyaratkan masa percobaan, dan jika tetap disyaratkan maka ketentuan itu batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung, seperti dikutip oleh [~~SIP Law Firm~~](https://siplawfirm.id/resources/mekanisme-probation-dalam-hukum-ketenagakerjaan). Sederhananya, menulis "masa percobaan tiga bulan" di surat penawaran untuk karyawan kontrak tidak membuat masa percobaan itu berlaku, tetapi justru bisa menimbulkan sengketa.

Firma yang sama mencatat bahwa jika perjanjian kerja dibuat secara lisan, syarat masa percobaan perlu disampaikan kepada pekerja dan dituangkan dalam surat pengangkatan. Jadi, jika Anda memakai masa percobaan untuk karyawan tetap, cantumkan lamanya di surat penawaran dan ulangi di perjanjian kerja atau surat pengangkatan.

## Kesalahan apa yang sering terjadi?

Sebagian besar sengketa berawal dari perbedaan antara surat penawaran dan perjanjian kerja, bukan dari ketiadaan template.

1. ****Angka berubah di perjanjian kerja.**** Jika gaji atau tunjangan di perjanjian berbeda dari surat penawaran yang sudah diterima, kandidat dapat menolak menandatangani, dan Pasal 55 tidak membolehkan perubahan sepihak.
2. ****Status kerja tidak disebut.**** Tanpa status PKWT atau PKWTT, masa percobaan dan jangka waktu kontrak menjadi tidak jelas.
3. ****Masa percobaan untuk karyawan kontrak.**** Ketentuan ini batal demi hukum menurut Pasal 58 yang telah diubah.
4. ****Tidak ada batas waktu jawaban.**** Tanpa tenggat, perusahaan sulit menawarkan posisi kepada kandidat cadangan.

Aturan ketenagakerjaan juga sedang bergerak. DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026, dan menurut [~~CNBC Indonesia~~](https://www.cnbcindonesia.com/news/20261021160736-4-778277/begini-kabar-terbaru-uu-pelindungan-ketenagakerjaan-usai-diketok-dpr) undang-undang itu masih diproses di Setneg pada 21 Oktober 2026 dan baru berlaku satu tahun setelah diundangkan. Kami belum menemukan nomor maupun teks resminya per 6 November 2026, jadi tinjau ulang template surat penawaran Anda setelah teksnya terbit.

## Langkah berikutnya untuk posisi senior

Untuk posisi direktur dan kepala fungsi, surat penawaran sering menjadi titik negosiasi terakhir, terutama soal gaji bersih, bonus, dan tanggal mulai setelah masa pemberitahuan di perusahaan lama. Perlu dicatat bahwa direksi yang diangkat RUPS diatur oleh UU PT, sebagaimana dijelaskan dalam artikel [~~kontrak kerja direksi perusahaan~~](https://www.jessonglobal.com/insights/kontrak-kerja-direksi). Jika Anda sedang mencari kandidat senior, tim [~~rekrutmen Jesson Global~~](https://www.jessonglobal.com/permanent-recruitment) dapat mendampingi proses dari pemetaan kandidat sampai penawaran diterima.

## Pertanyaan yang sering diajukan

### **Apakah surat penawaran kerja wajib dibuat?**

UU 13/2003 tidak mewajibkan surat penawaran kerja. Yang diatur adalah perjanjian kerja, yang boleh tertulis atau lisan, dan surat pengangkatan wajib dibuat jika PKWTT dibuat secara lisan. Meski tidak wajib, surat penawaran membantu kedua pihak menyepakati gaji, status, dan tanggal mulai sebelum perjanjian kerja disusun.

### **Apakah perusahaan boleh membatalkan surat penawaran yang sudah diterima kandidat?**

Tidak ada pasal yang mengatur pembatalan surat penawaran secara khusus. Namun, perjanjian kerja tidak dapat ditarik atau diubah tanpa persetujuan para pihak menurut Pasal 55, dan perjanjian kerja boleh dibuat lisan. Karena itu, perusahaan sebaiknya meminta pendapat penasihat hukum sebelum membatalkan tawaran yang sudah diterima.

### **Berapa lama masa percobaan untuk karyawan baru?**

Paling lama tiga bulan, dan hanya untuk karyawan tetap (PKWTT) menurut Pasal 60 UU 13/2003. Upah selama masa percobaan tidak boleh di bawah upah minimum. Untuk karyawan kontrak, masa percobaan tidak boleh disyaratkan, dan jika tetap dicantumkan maka ketentuan itu batal demi hukum.

### **Apa beda surat penawaran kerja dan surat pengangkatan?**

Surat penawaran dikirim sebelum kandidat mulai bekerja dan berisi tawaran. Surat pengangkatan wajib dibuat pengusaha ketika PKWTT dibuat secara lisan, dan isinya sekurang-kurangnya nama dan alamat pekerja, tanggal mulai, jenis pekerjaan, dan besarnya upah menurut Pasal 63 UU 13/2003.

### **Apakah gaji di surat penawaran sebaiknya bruto atau bersih?**

Keduanya boleh, asalkan disebut dengan jelas. PPh 21 bulanan dipotong dari penghasilan bruto dengan tarif efektif rata-rata, sehingga angka bersih yang diterima karyawan lebih kecil dari bruto. Menyebut bruto beserta komponen tunjangan membantu kandidat membandingkan tawaran dan mencegah negosiasi ulang setelah gaji pertama dibayar.

[**← Back to Insights **](https://www.jessonglobal.com/insights)

## **More on Employment Law & Payroll**

[**All 15 articles →**](https://www.jessonglobal.com/insights/topics/employment-law)

- [**Topic guide****Indonesia Labor Laws: The 2026 Employer Guide to UU 27/2026**13 min read](https://www.jessonglobal.com/insights/indonesia-labor-laws)
- [**Topic guide****UU Cipta Kerja, Pesangon, dan PHK: Aturan Baru UU 27/2026**12 min read](https://www.jessonglobal.com/insights/uu-cipta-kerja-pesangon-phk)
- [**Kontrak Kerja Direksi Perusahaan: Aturan UU PT dan Isinya**8 min read](https://www.jessonglobal.com/insights/kontrak-kerja-direksi)
- [**PPh 21 TER: When It Started and How Employers Apply It**8 min read](https://www.jessonglobal.com/insights/pph-21-ter-start-date)

**Next Article**

[**For Employers**Nov 6, 2026 · 8 min read<h3>Kontrak Kerja Direksi Perusahaan: Aturan UU PT dan Isinya</h3>Direksi PT diangkat RUPS untuk masa jabatan tertentu, bukan lewat PKWT biasa. Pelajari aturan UU PT soal gaji, pemberhentian, dan isi dokumen penunjukan.**Read article → **](https://www.jessonglobal.com/insights/kontrak-kerja-direksi)