---
title: "Kompensasi PKWT 2026: Cara Hitung, Ganti Rugi, dan PHK"
canonical_url: "https://www.jessonglobal.com/insights/phk-karyawan-pkwt"
last_updated: "2026-11-15T03:18:13.833Z"
meta:
  description: "Kompensasi PKWT wajib di 2026: 1 bulan upah per 12 bulan kerja. Lihat hitungan PKWT 6 bulan, ganti rugi bila kontrak diputus awal, dan aturan UU 27/2026."
  "og:description": "Kompensasi PKWT wajib di 2026: 1 bulan upah per 12 bulan kerja. Lihat hitungan PKWT 6 bulan, ganti rugi bila kontrak diputus awal, dan aturan UU 27/2026."
  "og:title": "Kompensasi PKWT 2026: Cara Hitung, Ganti Rugi, dan PHK"
  "twitter:description": "Kompensasi PKWT wajib di 2026: 1 bulan upah per 12 bulan kerja. Lihat hitungan PKWT 6 bulan, ganti rugi bila kontrak diputus awal, dan aturan UU 27/2026."
  "twitter:title": "Kompensasi PKWT 2026: Cara Hitung, Ganti Rugi, dan PHK"
---

Jesson Global — Home

Jesson Global — Home

**For Employers**[**Employment Law & Payroll**](https://www.jessonglobal.com/insights/topics/employment-law)Nov 10, 2026·7 min read·Updated Nov 15, 2026

# Kompensasi PKWT 2026: Cara Hitung, Ganti Rugi, dan PHK

Kompensasi PKWT wajib di 2026: 1 bulan upah per 12 bulan kerja. Lihat hitungan PKWT 6 bulan, ganti rugi bila kontrak diputus awal, dan aturan UU 27/2026.

![Jessica Baware](https://www.jessonglobal.com/_ipx/fit_cover&pos_top&q_76&s_44x44/cms-media/jessica-baware.jpeg)

By [**Jessica Baware**](https://www.jessonglobal.com/about#team)

Co-Founder & CEO, Jesson Global

Karyawan PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) dapat diakhiri hubungan kerjanya, tetapi biayanya bergantung pada cara kontrak itu berakhir. Per November 2026, kontrak yang selesai sesuai jangka waktunya cukup dibayar uang kompensasi, sekitar 1 bulan upah untuk setiap 12 bulan kerja, sedangkan kontrak yang diputus lebih awal mewajibkan ganti rugi sebesar upah sampai akhir kontrak ([~~UU 27/2026~~](https://perpajakan.ddtc.co.id/id/sumber-hukum/peraturan-pusat/undang-undang-27-tahun-2026) Pasal 90). Bagi pabrik dan gudang di Jawa Barat atau Batam yang banyak memakai PKWT, selisih dua cara ini bisa mencapai puluhan juta rupiah per orang.

## Bisakah karyawan PKWT di-PHK?

Bisa, tetapi undang-undang membedakan antara PKWT yang berakhir dengan sendirinya dan PKWT yang diakhiri sebelum waktunya. Pasal 81 ayat 1 UU 27/2026 menyebut perjanjian kerja berakhir antara lain karena jangka waktunya habis, pekerjaannya selesai, ada perjanjian bersama, ada putusan PHI berkekuatan hukum tetap, atau karyawan meninggal dunia.

Saat PKWT berakhir sesuai jangka waktunya, perusahaan tidak perlu perundingan bipartit (Pasal 229 huruf b). Di luar keadaan itu, aturan umum PHK berlaku, sehingga pengakhiran sepihak tanpa kesepakatan atau putusan PHI berisiko batal demi hukum (Pasal 228 ayat 7). Sederhananya, menunggu kontrak habis adalah jalan paling sederhana, sedangkan memutus kontrak di tengah jalan perlu kesepakatan atau proses hukum. Jika pekerjaannya ternyata bersifat tetap, panduan [~~jasa penempatan karyawan tetap~~](https://www.jessonglobal.com/insights/jasa-penempatan-karyawan-tetap) menjelaskan cara merekrut karyawan PKWTT lewat penyedia jasa.

Alasan PHK yang dilarang juga berlaku untuk karyawan kontrak. Pasal 230 melarang PHK karena sakit dengan surat dokter sampai 12 bulan, hamil, menikah, atau aktivitas serikat, dan PHK dengan alasan itu batal demi hukum.

## Berapa uang kompensasi saat PKWT berakhir?

Uang kompensasi adalah 1 bulan upah untuk PKWT 12 bulan terus-menerus, dan dihitung proporsional untuk masa kerja yang lebih pendek atau lebih panjang ([~~PP 35/2021~~](https://jdih.kemenkoinfra.go.id/dokumen/file/pp/2021/salinan-pp-nomor-35-tahun-2021.pdf) Pasal 16). Kewajiban membayarnya kini juga tertulis di UU 27/2026 Pasal 88, dengan sanksi administratif sampai penghentian sementara kegiatan usaha bagi yang tidak membayar (Pasal 89).

Rumusnya adalah masa kerja dalam bulan dibagi 12, lalu dikalikan 1 bulan upah, dengan upah berupa upah pokok ditambah tunjangan tetap (PP 35/2021 Pasal 16 ayat 1 dan 2). Kompensasi diberikan kepada karyawan dengan masa kerja paling sedikit 1 bulan terus-menerus, dibayar setiap akhir periode jika kontrak diperpanjang, dan tidak berlaku bagi tenaga kerja asing (Pasal 15). Artinya, setiap kali kontrak berakhir atau diperpanjang, Anda membayar kompensasi untuk periode itu.

| **Masa kerja PKWT (upah Rp8 juta)** | **Rumus** | **Uang kompensasi** |
| --- | --- | --- |
| 6 bulan | 6/12 x Rp8.000.000 | Rp4.000.000 |
| 12 bulan | 1 x Rp8.000.000 | Rp8.000.000 |
| 18 bulan | 18/12 x Rp8.000.000 | Rp12.000.000 |

PP 35/2021 masih tercatat [~~berstatus "Berlaku"~~](https://jdih.kemenkoinfra.go.id/id/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-no-35-tahun-2021), dan Pasal 310 UU 27/2026 mempertahankannya sepanjang tidak bertentangan. Pasal 88 ayat 3 UU 27/2026 menyebut uang kompensasi akan diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah, sehingga rumus ini bisa berubah ketika PP baru terbit.

## Bagaimana jika PKWT diakhiri sebelum waktunya?

Pihak yang mengakhiri PKWT sebelum jangka waktunya habis wajib membayar ganti rugi kepada pihak lain sebesar upah karyawan sampai batas akhir kontrak (UU 27/2026 Pasal 90). Selain itu, perusahaan tetap wajib membayar uang kompensasi yang dihitung dari masa PKWT yang sudah dijalani (PP 35/2021 Pasal 17).

Contohnya, PKWT 12 bulan dengan upah Rp8.000.000 diakhiri perusahaan setelah 5 bulan. Uang kompensasinya 5/12 x Rp8.000.000 = Rp3.333.333, dan ganti ruginya 7 bulan sisa x Rp8.000.000 = Rp56.000.000, sehingga totalnya Rp59.333.333. Bandingkan dengan membiarkan kontrak berjalan sampai bulan ke-12, yang hanya memerlukan kompensasi Rp8.000.000 di akhir, meskipun upah 7 bulan berikutnya tetap dibayar sebagai imbalan kerja.

Aturan ganti rugi berlaku dua arah. Jika karyawan yang memutus kontrak lebih awal, Pasal 90 membuat karyawan itu yang wajib membayar ganti rugi kepada perusahaan, dan dalam praktiknya hal ini sering diselesaikan lewat perjanjian bersama.

## Kapan PKWT dianggap PKWTT dan berlaku aturan pesangon?

PKWT berubah menjadi PKWTT (karyawan tetap) demi hukum jika dipakai untuk pekerjaan yang bersifat tetap atau tidak termasuk jenis pekerjaan yang dibolehkan (Pasal 87 ayat 5). PKWT yang tidak dibuat tertulis juga menjadi PKWTT demi hukum (Pasal 85), dan PKWT wajib ditulis dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin (Pasal 83 ayat 1).

Jenis pekerjaan yang boleh memakai PKWT adalah pekerjaan sekali selesai atau sementara, pekerjaan yang selesai paling lama 2 tahun, pekerjaan musiman, pekerjaan terkait produk baru yang masih dalam percobaan, dan pekerjaan yang tidak tetap (Pasal 87 ayat 1). Jangka waktunya paling lama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun (Pasal 82 ayat 2). Dalam praktiknya, jika "karyawan kontrak" Anda sebenarnya mengisi posisi permanen, mengakhiri kontraknya bisa dinilai sebagai PHK karyawan tetap, dan hitungannya mengikuti [~~aturan pesangon PHK UU 27/2026~~](https://www.jessonglobal.com/insights/uu-cipta-kerja-pesangon-phk).

Perbedaan status ini dijelaskan lebih lengkap di panduan [~~karyawan tetap menurut UU 27/2026~~](https://www.jessonglobal.com/insights/karyawan-tetap-adalah). Untuk PHK karyawan tetap, pesangon minimum 1 sampai 9 bulan upah ditambah UPMK, sehingga biayanya jauh di atas uang kompensasi PKWT.

## Tidak memperpanjang atau mengakhiri PKWT lebih awal?

Tidak memperpanjang PKWT hampir selalu lebih murah dan lebih aman daripada mengakhirinya lebih awal, karena tidak ada ganti rugi dan tidak perlu bipartit. Tabel ini merangkum perbedaannya.

| **Aspek** | **Kontrak dibiarkan berakhir** | **Kontrak diakhiri lebih awal** |
| --- | --- | --- |
| Dasar hukum | Pasal 81 ayat 1 huruf b, Pasal 229 huruf b | Pasal 90 UU 27/2026, Pasal 17 PP 35/2021 |
| Perundingan bipartit | Tidak perlu | Perlu jika tidak ada kesepakatan |
| Biaya (contoh Rp8 juta, PKWT 12 bulan) | Kompensasi Rp8.000.000 | Kompensasi Rp3.333.333 + ganti rugi Rp56.000.000 |
| Pemberitahuan | Rencana perpanjangan diberitahukan paling lambat 7 hari sebelum berakhir (Pasal 82 ayat 3) | Ikuti tahapan PHK Pasal 228 |

Tidak memperpanjang PKWT yang berakhir juga disebut dalam Pasal 228 ayat 2 sebagai salah satu langkah pencegahan PHK karyawan tetap. Sederhananya, undang-undang memandang berakhirnya kontrak sebagai cara normal mengurangi tenaga kerja, bukan sebagai PHK yang perlu diperdebatkan.

## Apa yang perlu diwaspadai sebelum mengakhiri PKWT?

Masalah paling mahal biasanya muncul bukan dari PHK-nya, tetapi dari PKWT yang sejak awal tidak sah. Periksa lima hal ini sebelum mengambil keputusan.

- ****Pencatatan kontrak.**** PKWT wajib dicatatkan ke pemerintah paling lambat 3 hari kerja sejak ditandatangani (Pasal 87 ayat 3), dan karyawan serta pengawas ketenagakerjaan dapat mengaksesnya.
- ****Masa percobaan dalam PKWT.**** PKWT tidak boleh mensyaratkan masa percobaan, dan masa percobaan yang ditulis batal demi hukum (Pasal 86). Artinya, "gagal masa percobaan" bukan alasan sah untuk mengakhiri PKWT.
- ****Posisi permanen.**** PKWT untuk pekerjaan tetap menjadi PKWTT demi hukum (Pasal 87 ayat 5), dan karyawan dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pengawas ke pengadilan negeri (Pasal 87 ayat 6).
- ****Batas perpanjangan.**** Total PKWT yang melewati 2 tahun ditambah dua kali perpanjangan masing-masing 1 tahun tidak sesuai Pasal 82 ayat 2.
- ****Alasan terlarang.**** PHK karena sakit, hamil, menikah, atau alasan lain dalam Pasal 230 batal demi hukum, termasuk untuk karyawan kontrak.

Karyawan yang kehilangan pekerjaan juga dapat mengajukan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Menurut [~~BPJS Ketenagakerjaan~~](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/29366/Optimalkan-Perlindungan-Pekerja%2C-Pemerintah-Terbitkan-PP-JKP-dan-JKK-BPJS-Ketenagakerjaan), manfaat uang tunai JKP sejak PP 6/2025 adalah 60% dari upah yang dilaporkan selama 6 bulan. Syarat kelayakan JKP untuk karyawan PKWT tidak dijelaskan di halaman tersebut, jadi periksa langsung ke BPJS Ketenagakerjaan.

## Kapan sebaiknya posisi kontrak diisi karyawan tetap?

Jika pekerjaan itu terus ada setelah kontrak berakhir, posisi tersebut kemungkinan bersifat tetap, sehingga lebih aman diisi dengan karyawan PKWTT sejak awal. Langkah awalnya adalah [~~surat penawaran kerja~~](https://www.jessonglobal.com/insights/surat-penawaran-kerja) yang menyebut status, upah, dan masa percobaan secara jelas.

Jesson Global menyediakan [~~layanan rekrutmen Jesson Global~~](https://www.jessonglobal.com/permanent-recruitment) untuk karyawan tetap di Indonesia, dari entry-level sampai C-suite, melalui PT. Jesson Global Indonesia. Jika Anda ingin mengubah posisi kontrak menjadi posisi tetap, [~~ceritakan posisi yang sedang Anda rekrut~~](https://www.jessonglobal.com/contact).

## Pertanyaan yang sering diajukan

### **Bagaimana cara PHK karyawan PKWT yang sah?**

Cara paling aman adalah membiarkan PKWT berakhir sesuai jangka waktunya dan membayar uang kompensasi, karena keadaan ini tidak memerlukan perundingan bipartit (Pasal 229 huruf b). Jika kontrak harus diakhiri lebih awal, buat perjanjian bersama secara tertulis dan bayar ganti rugi sebesar upah sisa kontrak (Pasal 90) serta kompensasi masa kerja yang sudah dijalani.

### **Contoh PHK karyawan kontrak: berapa yang harus dibayar?**

PKWT 12 bulan dengan upah Rp8 juta yang diakhiri perusahaan setelah 5 bulan memerlukan kompensasi Rp3.333.333 (PP 35/2021 Pasal 17) dan ganti rugi Rp56.000.000 untuk 7 bulan sisa (UU 27/2026 Pasal 90). Totalnya Rp59.333.333, sedangkan kontrak yang dibiarkan selesai hanya memerlukan kompensasi Rp8.000.000.

### **Bolehkah karyawan PKWT yang sakit di-PHK?**

Tidak, jika sakitnya dibuktikan surat dokter dan belum melampaui 12 bulan terus-menerus. Pasal 230 ayat 1 huruf a UU 27/2026 melarang PHK dengan alasan itu, dan PHK tersebut batal demi hukum sehingga perusahaan wajib mempekerjakan kembali karyawannya. Larangan ini berlaku untuk karyawan PKWT maupun PKWTT.

### **Apakah karyawan PKWT berhak pesangon?**

Tidak, selama PKWT-nya sah. Karyawan PKWT berhak atas uang kompensasi sesuai masa kerja (Pasal 88), bukan pesangon. Namun jika PKWT dibuat untuk pekerjaan tetap atau tidak tertulis, statusnya menjadi PKWTT demi hukum (Pasal 85 dan 87 ayat 5), dan PHK-nya mengikuti aturan pesangon karyawan tetap.

_Terakhir diperbarui: 11 November 2026_

[**← Back to Insights **](https://www.jessonglobal.com/insights)

## **More on Employment Law & Payroll**

[**All 15 articles →**](https://www.jessonglobal.com/insights/topics/employment-law)

- [**Topic guide****Indonesia Labor Laws: The 2026 Employer Guide to UU 27/2026**13 min read](https://www.jessonglobal.com/insights/indonesia-labor-laws)
- [**Topic guide****UU Cipta Kerja, Pesangon, dan PHK: Aturan Baru UU 27/2026**12 min read](https://www.jessonglobal.com/insights/uu-cipta-kerja-pesangon-phk)
- [**Karyawan Tetap Adalah: Arti PKWTT dan Aturan Pengangkatan**9 min read](https://www.jessonglobal.com/insights/karyawan-tetap-adalah)
- [**Probation Period in Indonesia: The 2026 Law for Employers**9 min read](https://www.jessonglobal.com/insights/probation-period-indonesia)

**Next Article**

[**For Employers**Nov 10, 2026 · 12 min read<h3>UU Cipta Kerja, Pesangon, dan PHK: Aturan Baru UU 27/2026</h3>Aturan pesangon PHK UU Cipta Kerja sudah dicabut UU 27/2026. Lihat tabel pesangon, UPMK, faktor pengali per alasan PHK, dan contoh hitungan terbaru.**Read article → **](https://www.jessonglobal.com/insights/uu-cipta-kerja-pesangon-phk)