---
title: "Uang Pisah Karyawan Resign 2026: Hak dan Cara Hitung"
canonical_url: "https://www.jessonglobal.com/insights/pesangon-karyawan-mengundurkan-diri"
last_updated: "2026-11-22T02:37:13.196Z"
meta:
  description: "Karyawan tetap yang resign tidak dapat pesangon, tetapi berhak atas uang pisah dan uang penggantian hak (UU 27/2026 Pasal 242). Cara hitung dan pajaknya."
  "og:description": "Karyawan tetap yang resign tidak dapat pesangon, tetapi berhak atas uang pisah dan uang penggantian hak (UU 27/2026 Pasal 242). Cara hitung dan pajaknya."
  "og:title": "Uang Pisah Karyawan Resign 2026: Hak dan Cara Hitung"
  "twitter:description": "Karyawan tetap yang resign tidak dapat pesangon, tetapi berhak atas uang pisah dan uang penggantian hak (UU 27/2026 Pasal 242). Cara hitung dan pajaknya."
  "twitter:title": "Uang Pisah Karyawan Resign 2026: Hak dan Cara Hitung"
---

Jesson Global — Home

Jesson Global — Home

**For Employers**[**Employment Law & Payroll**](https://www.jessonglobal.com/insights/topics/employment-law)Nov 12, 2026·8 min read·Updated Nov 22, 2026

# Uang Pisah Karyawan Resign 2026: Hak dan Cara Hitung

Karyawan tetap yang resign tidak dapat pesangon, tetapi berhak atas uang pisah dan uang penggantian hak (UU 27/2026 Pasal 242). Cara hitung dan pajaknya.

![Jessica Baware](https://www.jessonglobal.com/_ipx/fit_cover&pos_top&q_76&s_44x44/cms-media/jessica-baware.jpeg)

By [**Jessica Baware**](https://www.jessonglobal.com/about#team)

Co-Founder & CEO, Jesson Global

Karyawan tetap yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri tidak mendapat uang pesangon maupun uang penghargaan masa kerja. Haknya adalah uang penggantian hak (antara lain sisa cuti tahunan) dan uang pisah, sesuai Pasal 242 [~~UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan~~](https://perpajakan.ddtc.co.id/id/sumber-hukum/peraturan-pusat/undang-undang-27-tahun-2026). Per November 2026, jika peraturan perusahaan belum mengatur besarnya, uang pisah dapat ditetapkan paling sedikit 1 bulan upah (Pasal 233 ayat 2).

## Apakah karyawan tetap yang resign mendapat pesangon?

Tidak, karyawan tetap yang resign tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja (UPMK). Pasal 242 ayat 1 UU 27/2026 hanya menyebut dua hak: uang penggantian hak (UPH) menurut Pasal 232 ayat 4, dan uang pisah menurut Pasal 233 ayat 2 atau ayat 3. Halaman ini khusus membahas resign; hitungan pesangon bila perusahaan melakukan PHK ada di panduan [~~pesangon dan PHK menurut UU 27/2026~~](https://www.jessonglobal.com/insights/uu-cipta-kerja-pesangon-phk).

Hak ini berlaku jika karyawan memenuhi tiga syarat Pasal 231 huruf i: mengajukan pengunduran diri tertulis paling lambat 30 hari sebelum tanggal berhenti, tidak terikat ikatan dinas, dan tetap bekerja sampai tanggal itu. Pengunduran diri seperti ini juga tidak memerlukan perundingan bipartit (Pasal 229) maupun penetapan pengadilan hubungan industrial (Pasal 242 ayat 2). Sederhananya, resign yang tertib adalah cara berakhirnya hubungan kerja yang paling murah bagi perusahaan, tetapi tetap ada yang harus dibayar. Bila posisi yang ditinggalkan perlu segera diisi, panduan [~~jasa penempatan karyawan tetap~~](https://www.jessonglobal.com/insights/jasa-penempatan-karyawan-tetap) menjelaskan proses dan biaya mencari penggantinya.

Penjelasan tentang status dan hak karyawan tetap secara umum ada di artikel [~~karyawan tetap adalah: arti dan hak menurut UU 27/2026~~](https://www.jessonglobal.com/insights/karyawan-tetap-adalah).

## Apa saja komponen yang harus dibayar?

Ada dua komponen yang wajib dihitung, dan keduanya dibayar bersama gaji terakhir atau sesuai jadwal perusahaan.

| **Komponen** | **Isi** | **Dasar hukum** |
| --- | --- | --- |
| Uang penggantian hak (UPH) | Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; ongkos pulang karyawan dan keluarga ke tempat ia diterima bekerja; hal lain dalam PK, PP atau PKB | UU 27/2026 Pasal 232 ayat 4 |
| Uang pisah | Besarnya menurut PK, PP atau PKB; jika belum diatur, dapat ditetapkan paling sedikit 1 bulan upah; jika aturan perusahaan lebih baik, aturan itu yang berlaku | UU 27/2026 Pasal 233 ayat 1 sampai 3 |
| Uang pesangon dan UPMK | Tidak berlaku untuk resign atas kemauan sendiri | UU 27/2026 Pasal 242 ayat 1 |

Upah yang menjadi dasar adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap untuk karyawan dan keluarganya (Pasal 234 ayat 1). Artinya, bonus dan insentif yang tidak tetap tidak ikut dihitung.

## Berapa besar uang pisah?

Uang pisah mengikuti angka di perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB). Jika perusahaan belum mengaturnya, Pasal 233 ayat 2 menyebut uang pisah "dapat ditetapkan" paling sedikit 1 bulan upah, sedangkan jika aturan perusahaan sudah lebih baik, angka perusahaan itulah yang berlaku (ayat 3).

Kata "dapat ditetapkan" belum dijelaskan dalam peraturan pelaksana per 12 November 2026, karena peraturan pelaksana UU 27/2026 baru wajib terbit paling lambat 28 Oktober 2027 (Pasal 312). Dalam praktiknya, cara paling aman adalah mencantumkan besaran uang pisah secara tertulis di PP atau PKB, minimal 1 bulan upah, agar tidak ada sengketa.

Aturan lama di [~~PP 35/2021~~](https://jdih.kemenkoinfra.go.id/dokumen/file/pp/2021/salinan-pp-nomor-35-tahun-2021.pdf) Pasal 50 menyerahkan besaran uang pisah sepenuhnya kepada PK, PP atau PKB tanpa angka minimal. UU 27/2026 kini menambah patokan 1 bulan upah.

## Bagaimana cara menghitung sisa cuti?

UU 27/2026 mewajibkan perusahaan membayar cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, tetapi tidak memberi rumus untuk mengubah hari cuti menjadi uang. Rumusnya biasanya ditetapkan dalam PP atau PKB, misalnya upah sebulan dibagi jumlah hari kerja dalam sebulan.

Dalam contoh di bawah, kami memakai ****asumsi**** kebijakan perusahaan dengan 5 hari kerja seminggu: nilai 1 hari cuti = upah sebulan dibagi 21. Asumsi ini hanya contoh, bukan aturan undang-undang, sehingga perusahaan Anda perlu memakai rumus yang tertulis di PP atau PKB sendiri.

## Contoh hitung: karyawan dengan upah Rp10 juta

Seorang karyawan tetap dengan masa kerja 5 tahun dan upah Rp10.000.000 per bulan (upah pokok ditambah tunjangan tetap) mengajukan resign tertulis 30 hari sebelumnya. Ia masih punya 6 hari cuti tahunan yang belum gugur, dan PP perusahaan belum mengatur uang pisah.

| **Komponen** | **Perhitungan** | **Jumlah** |
| --- | --- | --- |
| Uang pisah | 1 bulan upah (batas bawah Pasal 233 ayat 2) | Rp10.000.000 |
| Sisa cuti (UPH) | 6 hari x Rp10.000.000 / 21 (asumsi kebijakan) | Rp2.857.143 |
| Total bruto |  | Rp12.857.143 |
| PPh 21 final | 0% karena di bawah Rp50 juta (PP 68/2009 Pasal 4) | Rp0 |

Contoh kedua: karyawan dengan upah Rp25.000.000, PP perusahaan menetapkan uang pisah 3 bulan upah, dan sisa cuti 8 hari. Uang pisahnya Rp75.000.000 dan sisa cutinya Rp9.523.810 (asumsi upah dibagi 21), sehingga totalnya Rp84.523.810. PPh 21 final-nya 0% atas Rp50 juta pertama dan 5% atas sisanya Rp34.523.810, yaitu Rp1.726.190, sehingga karyawan menerima bersih Rp82.797.620.

## Bagaimana pajak atas uang pisah dan UPH?

[~~PP 68/2009~~](https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2009/68TAHUN2009PP.htm) mengenakan PPh Pasal 21 final atas uang pesangon yang dibayar sekaligus (Pasal 2 ayat 1), dengan tarif 0% sampai Rp50 juta, 5% di atas Rp50 juta sampai Rp100 juta, 15% di atas Rp100 juta sampai Rp500 juta, dan 25% di atas Rp500 juta (Pasal 4). PP ini masih berstatus berlaku menurut [~~JDIH Kemenkeu~~](https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pp-68-tahun-2009/overview).

Definisi "uang pesangon" dalam PP 68/2009 Pasal 1 angka 4 cukup luas, yaitu penghasilan "dengan nama dan dalam bentuk apapun" yang dibayar karena berakhirnya masa kerja, termasuk uang penggantian hak. Menurut bunyi pasalnya, uang pisah dan UPH yang dibayar saat resign tampak masuk definisi ini, tetapi kami belum menemukan penegasan resmi DJP khusus untuk uang pisah, sehingga konfirmasikan perlakuannya dengan konsultan pajak Anda.

Gaji bulan terakhir tetap dipotong PPh 21 biasa, dan cara hitungnya dijelaskan di panduan [~~PPh 21 TER adalah~~](https://www.jessonglobal.com/insights/pph-21-ter-adalah).

## Apa bedanya resign dengan PHK oleh perusahaan?

Resign jauh lebih murah daripada PHK, karena PHK memicu uang pesangon dan UPMK dengan faktor pengali sesuai alasannya. Tabel berikut membandingkan karyawan yang sama (masa kerja 5 tahun, upah Rp10 juta, pesangon 6 bulan dan UPMK 2 bulan menurut Pasal 232), di luar UPH:

| **Cara berakhir** | **Pengali pesangon / UPMK** | **Jumlah (di luar UPH)** |
| --- | --- | --- |
| Resign atas kemauan sendiri (Pasal 242) | Tidak ada; hanya uang pisah | Rp10.000.000 (uang pisah minimal) |
| PHK karena pelanggaran setelah SP ketiga (Pasal 244) | 1 / 1 | Rp80.000.000 |
| PHK karena perusahaan tutup akibat rugi 2 tahun (Pasal 237) | 1 / 1 | Rp80.000.000 |
| PHK karena pemilik menutup perusahaan permanen (Pasal 238) | 1 / 1,5 | Rp90.000.000 |

Sederhananya, selisih resign dan PHK untuk karyawan ini mencapai Rp70 juta sampai Rp80 juta, sehingga status "resign" harus benar-benar atas kemauan karyawan sendiri. Daftar lengkap pengali PHK ada di panduan [~~UU Cipta Kerja, pesangon, dan PHK menurut UU 27/2026~~](https://www.jessonglobal.com/insights/uu-cipta-kerja-pesangon-phk).

## Apa yang perlu diwaspadai perusahaan?

Lima hal ini paling sering menimbulkan sengketa, dan masing-masing terkait dengan pasalnya.

1. ****Resign yang sebenarnya dipaksa.**** Jika karyawan diminta "mengundurkan diri" padahal perusahaan yang ingin mengakhiri hubungan kerja, hal itu berisiko dinilai sebagai PHK tanpa kesepakatan, yang batal demi hukum (Pasal 228 ayat 7).
2. ****Pemberitahuan kurang dari 30 hari.**** Pengunduran diri tanpa pemberitahuan tertulis 30 hari tidak memenuhi Pasal 231 huruf i, sehingga catat secara tertulis jika perusahaan menyetujui tanggal yang lebih cepat.
3. ****Uang pisah tidak diatur.**** Tanpa angka di PP atau PKB, perusahaan bergantung pada patokan minimal 1 bulan upah di Pasal 233 ayat 2.
4. ****Mangkir dianggap resign tanpa panggilan.**** Karyawan yang tidak masuk 5 hari kerja berturut-turut baru dapat dianggap mengundurkan diri setelah dipanggil 2 kali secara tertulis (Pasal 243 ayat 1).
5. ****Karyawan kontrak.**** Karyawan PKWT yang berhenti mengikuti aturan berbeda, dan penjelasannya ada di artikel [~~PHK karyawan PKWT~~](https://www.jessonglobal.com/insights/phk-karyawan-pkwt).

## Bagaimana Jesson Global membantu?

Setelah karyawan resign, perusahaan biasanya hanya punya 30 hari untuk mencari pengganti, dan karyawan baru yang masuk sebaiknya memakai [~~masa percobaan sesuai UU 27/2026~~](https://www.jessonglobal.com/insights/masa-percobaan-karyawan). Jesson Global menyediakan [~~layanan rekrutmen Jesson Global~~](https://www.jessonglobal.com/permanent-recruitment) melalui PT. Jesson Global Indonesia untuk posisi tetap dari level staf sampai C-suite, dengan proses 4 sampai 8 minggu dari _kickoff_ sampai penempatan. Kami adalah perusahaan rekrutmen, bukan kantor hukum atau konsultan pajak. [~~Ceritakan posisi yang sedang Anda cari~~](https://www.jessonglobal.com/contact).

## Pertanyaan yang sering diajukan

### **Apakah karyawan tetap yang resign mendapat pesangon?**

Tidak. Menurut UU 27/2026 Pasal 242 ayat 1, karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat Pasal 231 huruf i hanya berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah. Uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja hanya dibayar untuk PHK dengan alasan tertentu, seperti perusahaan tutup atau pensiun.

### **Berapa uang pisah untuk karyawan yang resign?**

Besarnya mengikuti perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jika perusahaan belum mengaturnya, Pasal 233 ayat 2 UU 27/2026 menyebut uang pisah dapat ditetapkan paling sedikit 1 bulan upah, yaitu upah pokok ditambah tunjangan tetap. Jika aturan perusahaan memberi lebih dari itu, angka perusahaan yang berlaku.

### **Apakah sisa cuti karyawan resign wajib dibayar?**

Ya, cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur termasuk uang penggantian hak menurut Pasal 232 ayat 4 UU 27/2026. Undang-undang tidak memberi rumus nilai per hari, sehingga perusahaan memakai rumus di peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pastikan rumus itu tertulis agar perhitungannya sama untuk semua karyawan.

### **Apakah uang pisah kena pajak?**

PP 68/2009 mengenakan PPh 21 final atas penghasilan yang dibayar karena berakhirnya masa kerja, "dengan nama dan dalam bentuk apapun", termasuk uang penggantian hak. Tarifnya 0% sampai Rp50 juta, lalu 5%, 15% dan 25% untuk lapisan berikutnya. Karena belum ada penegasan DJP khusus untuk uang pisah, konfirmasikan perlakuannya dengan konsultan pajak.

_Terakhir diperbarui: 12 November 2026_

[**← Back to Insights **](https://www.jessonglobal.com/insights)

## **More on Employment Law & Payroll**

[**All 15 articles →**](https://www.jessonglobal.com/insights/topics/employment-law)

- [**Topic guide****Indonesia Labor Laws: The 2026 Employer Guide to UU 27/2026**13 min read](https://www.jessonglobal.com/insights/indonesia-labor-laws)
- [**Topic guide****UU Cipta Kerja, Pesangon, dan PHK: Aturan Baru UU 27/2026**12 min read](https://www.jessonglobal.com/insights/uu-cipta-kerja-pesangon-phk)
- [**Masa Percobaan Karyawan Berapa Lama? Aturan UU 27/2026**7 min read](https://www.jessonglobal.com/insights/masa-percobaan-karyawan)
- [**Indonesia Notice Period Rules: Resignation and Dismissal**8 min read](https://www.jessonglobal.com/insights/notice-period-indonesia)

**Next Article**

[**For Employers**Nov 12, 2026 · 7 min read<h3>Masa Percobaan Karyawan Berapa Lama? Aturan UU 27/2026</h3>Masa percobaan karyawan paling lama 3 bulan dan hanya untuk PKWTT (UU 27/2026 Pasal 92). Upah minimal 75% dan tidak di bawah UMP, lengkap dengan contoh.**Read article → **](https://www.jessonglobal.com/insights/masa-percobaan-karyawan)